JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak menyebabkan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dua kali atas transaksi yang sama. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, sistem tersebut dirancang untuk mempermudah pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Menurut Inge, SPP-TDLN bukan merupakan pajak baru. PPN atas transaksi digital luar negeri telah menjadi objek pajak sejak lama, tetapi sebelumnya konsumen di Indonesia seharusnya menyetorkan sendiri PPN atas transaksi tersebut. “Ini juga sama, bukan baru sekarang. Dari dulu sudah menjadi objek PPN, tapi seharusnya biasanya para konsumen Indonesia ini harusnya menyetorkan sendiri,” ujar Inge dalam podcast Filonomics Kompas.com dilansir Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan, pemerintah kemudian menunjuk sejumlah penyedia layanan digital luar negeri sebagai pemungut PPN. Dengan mekanisme tersebut, konsumen tidak perlu lagi menyetorkan PPN secara mandiri karena pajak dipungut langsung oleh penyedia layanan. Inge mencontohkan Netflix, Strava, Google, dan Meta sebagai sejumlah penyedia layanan yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPN. “Makanya pada saat berlangganan Netflix kalian ada PPN di sana. Nah itu karena kita sudah menunjuk Netflix sebagai pemungut PPN,” ujar Inge. Dengan demikian kata Inge, pelanggan Netflix tidak akan dikenakan PPN tambahan melalui mekanisme SPP-TDLN atas transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh Netflix. “Enggak ada, karena sudah oleh Netflix. Tapi untuk yang lain yang belum ditunjuk pemerintah, itulah yang dikenakan melalui mekanisme SPP-TDLN,” kata Inge. Inge menjelaskan, SPP-TDLN melibatkan pihak perbankan, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan penyedia layanan pembayaran atau payment gateway untuk membantu pemerintah memungut PPN atas transaksi digital luar negeri. Melalui mekanisme ini, pemungutan PPN dilakukan saat konsumen melakukan pembayaran atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek PPN. Pemerintah mengharapkan keterlibatan penyedia layanan pembayaran dapat mempermudah pemungutan pajak sekaligus menjangkau transaksi yang belum tercakup dalam mekanisme pemungutan sebelumnya. Inge menyebutkan, pada 25 September 2026, pemerintah telah menunjuk lima bank pemerintah, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan BTN, serta fintech LinkAja sebagai pemungut PPN melalui mekanisme tersebut. Penyedia layanan pembayaran lainnya diharapkan dapat mengikuti mekanisme tersebut setelah sistem yang dikembangkan memenuhi persyaratan dan melalui tahapan pengujian serta stabilisasi. Inge menegaskan, penerapan SPP-TDLN tidak berarti seluruh transaksi luar negeri akan dikenakan PPN. Pemungutan hanya berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek PPN sesuai ketentuan. Ia mencontohkan pengiriman uang kepada anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Transaksi semacam itu bukan merupakan objek PPN sehingga tidak masuk dalam mekanisme SPP-TDLN. “SPP TDLN itu hanya yang memang sudah menjadi objek PPN selama ini,” ujar Inge. Hal serupa berlaku untuk pembayaran menggunakan dompet digital. Pembayaran makanan di restoran dalam negeri, misalnya, tidak termasuk dalam mekanisme pemungutan PPN transaksi digital luar negeri tersebut. Menurut Inge, penerapan sistem ini bertujuan menertibkan pemungutan PPN yang sudah berlaku, bukan memperluas pengenaan pajak terhadap seluruh transaksi masyarakat di luar negeri.