BULELENG, KOMPAS.com – Nasib 2.231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng masih belum jelas. Rencana peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah masih menunggu skema dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, hingga kini belum ada keputusan mengenai mekanisme pengalihan status tersebut, termasuk kepastian pihak yang akan menanggung gaji pegawai setelah perubahan status. Menurut Suyasa, pemerintah pusat sejauh ini baru meminta data jumlah PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu, beserta besaran gaji masing-masing kategori. Pemkab Buleleng telah menyerahkan data tersebut sekitar dua minggu lalu. Selanjutnya, data itu akan menjadi bahan pembahasan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Yang diminta oleh pusat itu adalah data berapa jumlah pegawai PPPK Paruh Waktu dan berapa jumlah pegawai PPPK Penuh Waktu. Kedua, berapa jumlah gajinya, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Baru tahapan di situ," ujar Suyasa, Rabu (11/11/2026) di Buleleng. Ia mengatakan, salah satu hal yang masih menunggu kejelasan adalah kemungkinan pengalihan pembayaran gaji PPPK dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Namun, belum ada kepastian apakah seluruh beban gaji nantinya akan ditanggung pusat atau tetap dibebankan kepada APBD. "Apakah jadi ditarik menjadi pusat, lalu sampai tingkat penggajiannya, atau bagaimana, belum sampai sana," katanya. Suyasa menyebut, kelompok pegawai yang masuk dalam pembahasan wacana peningkatan status tersebut antara lain tenaga guru dan tenaga kesehatan. Meski demikian, Pemkab Buleleng belum bisa memastikan kapan pengalihan status itu direalisasikan. "Ini dinamis saja. Kami mengikuti kebijakan pusat seperti apa, ya kita ikuti," tutup dia. Berdasarkan data Pemkab Buleleng, saat ini terdapat 2.231 PPPK Paruh Waktu dan 7.638 PPPK Penuh Waktu. Kedua kelompok pegawai tersebut menjadi bagian dari pendataan yang diminta pemerintah pusat. Di sisi lain, Pemkab Buleleng juga telah mengusulkan tambahan 400 formasi pegawai. Usulan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026. Suyasa menyebut, usulan 400 formasi tersebut merupakan pengajuan tersendiri dan tidak berkaitan langsung dengan wacana peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.