Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakui masih perlu memperkuat bukti efektivitas reformasi pasar modal RI dan penegakan hukum untuk menjawab kekhawatiran investor global yang disampaikan melalui MSCI. Dua aspek tersebut menjadi pekerjaan rumah utama BEI setelah MSCI membuka konsultasi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Direktur Pengembangan Perusahaan BEI Iding Pardi mengatakan, perhatian MSCI tidak semata-mata berkaitan dengan skala pasar saham Indonesia, tetapi juga kualitas pasar, terutama transparansi, integritas, dan kemudahan investor untuk berinvestasi (investability). “Paling tidak, concern MSCI ada dua. Pertama, efektivitas. Mereka ingin melihat bukti dan ukuran bagaimana reformasi ini berdampak pada pasar. Kedua, penegakan hukum atau enforcement,” ujar Iding dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026). Menurut Iding, BEI akan memperkuat bukti dan ukuran efektivitas reformasi yang telah dijalankan, termasuk dampaknya terhadap perilaku pasar dan kemampuan investor memperoleh informasi yang transparan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. BEI juga akan meminta klarifikasi teknis kepada MSCI untuk memahami lebih jauh dasar penilaian yang melatarbelakangi usulan reklasifikasi tersebut. Iding menegaskan, secara skala, pasar modal Indonesia masih berada dalam kelompok pasar berkembang. Namun, penilaian MSCI tidak hanya mempertimbangkan besarnya kapitalisasi pasar, melainkan juga kualitas tata kelola dan kemampuan investor mengakses pasar secara transparan. Terkait aspek penegakan hukum, Iding menyatakan BEI memperkuat pengawasan perdagangan (market surveillance) seiring dengan peningkatan transparansi data kepemilikan saham dan klasifikasi investor. Menurut dia, keterbukaan informasi yang lebih terperinci tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan investor, tetapi juga menjadi instrumen bagi bursa dalam mendeteksi potensi penyimpangan perdagangan. Adapun tindakan penegakan hukum terhadap dugaan manipulasi pasar dan praktik perdagangan terkoordinasi berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kalau memang ada tindakan-tindakan manipulasi pasar atau coordinated trading, itu akan di-enforce oleh OJK. Tentunya ini membutuhkan waktu karena harus ada bukti-bukti sebelum OJK mengeluarkan tindakan tertentu,” kata Iding. Dia menambahkan, OJK telah memublikasikan sejumlah tindakan penegakan hukum. Namun, proses penanganan dugaan pelanggaran membutuhkan pembuktian sebelum sanksi dapat dijatuhkan. Di sisi lain, BEI juga telah menindaklanjuti persoalan konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding Concentration (HSC) melalui kebijakan indeks. Saham-saham yang masuk dalam kategori tersebut telah dikeluarkan dari indeks utama BEI, termasuk IDX30, IDX80, dan LQ45. Menurut Iding, MSCI juga telah mengeluarkan saham-saham yang teridentifikasi memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dari perhitungan indeks dan portofolio tertimbangnya. Meski demikian, keberadaan HSC dan pengeluaran saham dari indeks menjadi bagian dari persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana reformasi tersebut menghasilkan perbaikan nyata dalam kualitas perdagangan dan perlindungan investor. Selain pengawasan, BEI telah menjalankan sejumlah reformasi untuk meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia. Pertama, ambang batas pengungkapan kepemilikan saham diturunkan dari di atas 5% menjadi di atas 1%. Kedua, klasifikasi investor diperinci dari sembilan menjadi 39 kategori. Ketiga, BEI memublikasikan data HSC dengan sejumlah penyempurnaan metodologi. Dalam perkembangan terbaru, cakupan HSC juga diperluas dengan menurunkan ambang batas kapitalisasi pasar minimum dari Rp 10 triliun menjadi Rp 5 triliun, disertai pertimbangan price impact ratio. BEI juga menghapus batas minimum harga saham Rp 50 di pasar reguler dan pasar tunai. Selain itu, bursa mulai menerapkan mekanisme short selling secara terbatas dengan pengendalian risiko dan pengawasan harga. Iding menyatakan, seluruh kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada MSCI dan investor global. Namun, pengumuman terbaru MSCI menunjukkan bahwa sebagian investor masih mempertanyakan bukti efektivitas dan dampak reformasi, serta tindak lanjut penegakan hukum. Karena itu, BEI akan kembali berdiskusi dengan MSCI dan investor global untuk mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki sekaligus memperkuat bukti implementasi reformasi. Di tengah kekhawatiran mengenai potensi arus keluar dana asing, Iding mengatakan BEI tidak dapat mengendalikan keputusan investasi investor global. Menurut dia, fokus bursa adalah memastikan reformasi pasar modal berjalan secara konsisten, bukan memproyeksikan atau mengendalikan besaran dana asing yang masuk maupun keluar. “Kami tidak bisa mengontrol investor asing mau masuk atau keluar. Kami fokus memastikan reformasi yang kami lakukan berjalan dengan benar, terutama terkait efektivitas, dampak, dan penegakan hukum,” ujar dia. Iding mengakui pengumuman MSCI datang lebih awal dari perkiraan banyak pelaku pasar. Sebelumnya, pasar memperkirakan perkembangan mengenai status klasifikasi Indonesia akan muncul menjelang pengumuman tinjauan indeks pada November 2026. Meski demikian, dia menegaskan BEI tetap berkomitmen melanjutkan komunikasi dengan MSCI dan investor global untuk menggali lebih jauh berbagai kekhawatiran yang muncul. MSCI sendiri masih membuka konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi Indonesia hingga 30 April 2027. Keputusan final dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.