PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik kecurangan (fraud) dalam proyek hilirisasi mineral dan batu bara. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono di Jakarta pada 5 November 2026. Lewat kerja sama yang berlaku selama lima tahun atau hingga 2031 itu, sistem pengaduan internal MIND ID, OpenMIND, akan diintegrasikan dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK. Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan, penguatan tata kelola diperlukan untuk memastikan pengelolaan kekayaan mineral dan batu bara nasional berjalan sesuai mandat pemerintah. Menurut dia, MIND ID tidak hanya bertugas mengelola dan mengekstraksi sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud. Integrasi OpenMIND bersama KPK adalah langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh," ujar Maroef dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026). Integrasi sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen identifikasi dini (early identification tool) untuk mendeteksi potensi penyimpangan sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal (internal control) di seluruh entitas holding. Selain integrasi sistem pengaduan, kerja sama tersebut mencakup pemberian asistensi oleh KPK dalam penyusunan aturan internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi, serta pertukaran informasi dengan standar kerahasiaan tinggi. Saat ini, MIND ID bersama seluruh anggota grup usahanya tengah menjalankan sejumlah proyek strategis, mulai dari hilirisasi, pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), efisiensi operasional, hingga penguatan pasokan energi nasional. Adapun anggota Grup MIND ID terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia. Dengan berbagai proyek tersebut, penguatan pengawasan menjadi penting untuk memastikan pengelolaan aset dan investasi pertambangan berjalan secara akuntabel. Dengan begitu, proyek-proyek yang dijalankan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan perekonomian nasional. Selama masa kerja sama, MIND ID dan KPK akan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem yang dibangun berjalan efektif. Maroef mengatakan, penguatan tata kelola menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan negara dan masyarakat. "Kami meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat," pungkasnya.