Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi global Meta Indonesia memberikan catatan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, khususnya terkait potensi kewajiban kompensasi finansial atas pembagian tautan artikel berita di ruang digital. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Berni Moestofa menyebut, ketentuan itu sebagaimana tertuang dalam RUU Hak Cipta Pasal 29 dan 30. Pasalnya, dia menilai bahwa mekanisme berbagi tautan mandiri secara sukarela selama ini justru menjadi instrumen penting bagi ekosistem media dalam memperluas jangkauan pembaca. "Bapak dan ibu anggota Dewan yang kami hormati, platform kami merupakan ruang tempat masyarakat, termasuk penerbit, menentukan sendiri apa yang ingin mereka bagikan. Selama bertahun-tahun, penerbit telah memanfaatkan perangkat kami secara kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun komunitas, dan membuka peluang pendapatan," ujar Berni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (11/11/2026). Dia melanjutkan, model kolaborasi terbuka yang berjalan selama ini diklaim mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara langsung bagi perusahaan penerbit melalui peningkatan trafik kunjungan situs web. Meta menegaskan bahwa pemanfaatan fitur berbagi tautan dan penayangan pratinjau ringkas pada halaman muka mesin pencarian dipastikan tidak mengambil alih hak kepemilikan maupun pendapatan iklan dari institusi media terkait. Pemberlakuan regulasi yang mewajibkan pembayaran atas setiap tautan yang dibagikan dikhawatirkan justru akan memicu disinsentif bagi ekosistem informasi digital nasional secara keseluruhan. Apabila regulasi tersebut berimplikasi pada pembatasan distribusi tautan berita, sektor media massa dikhawatirkan akan mengalami penurunan jumlah pembaca serta kehilangan potensi monetisasi iklan. "Namun, terkait pasal 29 dan 30, kami khawatir pembayaran dapat diwajibkan hanya karena tautan dibagikan atau rekomendasi ditampilkan, bahkan ketika penerbit membagikannya secara sukarela," tegas Berni. Dia menyebut, apabila poin ini tidak dilakukan perubahan, maka kelompok media berskala kecil dan media daerah diprediksi menjadi pihak yang paling rentan terdampak. “Karena itu kami berpandangan bahwa tautan pratinjau singkat yang tidak menggantikan artikel dan rekomendasi tidak seharusnya dikenai kewajiban pembayaran. Hak cipta atas artikel itu sendiri tetap dilindungi sehingga kami melindungi karya jurnalistik sekaligus menjaga jalan yang membantunya menjangkau pembaca,” pungkasnya.