Meta, perusahaan induk Facebook, menghadapi denda sebesar 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 452,6 triliun terkait kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pengguna dalam skandal Cambridge Analytica. Denda tersebut merupakan putusan Pengadilan Distrik Negara Bagian Santa Fe, New Mexico, Amerika Serikat, setelah juri menyatakan Meta melakukan 43 juta pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen negara bagian tersebut. Mengutip GSM Arena, Kamis (22/10/2026), setiap pelanggaran berdasarkan aturan tersebut dapat dikenai denda hingga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 90 juta. Dengan jumlah pelanggaran mencapai 43 juta, total denda yang dijatuhkan kepada Meta mencapai 25 miliar dollar AS. Dana tersebut akan dibayarkan kepada negara bagian New Mexico. Kasus ini berkaitan dengan skandal Cambridge Analytica pada 2018, ketika data pribadi sekitar 87 juta pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan digunakan oleh perusahaan analisis politik asal Inggris, Cambridge Analytica. Meta dinilai menyesatkan pengguna dengan mengizinkan pengembang aplikasi pihak ketiga mengakses informasi pribadi tanpa persetujuan yang memadai. Meski kasus tersebut terjadi hampir satu dekade lalu, persoalan penyalahgunaan data masih menjadi salah satu kasus terbesar yang membayangi Meta dalam isu perlindungan data dan keamanan siber. Denda tersebut juga menjadi salah satu hukuman finansial terbesar yang pernah dihadapi perusahaan yang dipimpin Mark Zuckerberg. Sebagai gambaran, Meta membukukan keuntungan sekitar 42,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 771 triliun hingga paruh pertama 2026. Dengan demikian, nilai denda 25 miliar dollar AS setara dengan hampir 60 persen dari keuntungan Meta pada periode tersebut. Meta telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Kepala Bagian Hukum Meta CJ Mahoney menyatakan perusahaan yakin dapat memenangkan proses banding. Sebelum putusan terbaru ini, New Mexico juga menjatuhkan denda 375 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,7 triliun kepada Meta pada awal 2026 karena dinilai melanggar ketentuan negara bagian terkait keselamatan anak di ruang digital.