JAKARTA, KOMPAS.com - Data Bappenas dan Korlantas Polri pada 2025, mencatat angkutan barang berada di urutan kedua kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan, yakni mencapai 10,5 persen, di bawah sepeda motor yang mendominasi hingga 77,4 persen. Belum optimalnya penertiban Over Dimension Over Loading (ODOL) memicu kecelakaan fatal yang merenggut rata-rata 3 nyawa setiap jam, sekaligus mendatangkan kerugian sosial dan ekonomi yang masif. Pemantauan ETLE HUB (September–Oktober 2026) mempertegas pelanggaran ODOL bukan lagi kasus insidental. Sebanyak 84,3 persen dari 47.361 kasus tercatat membawa muatan berlebih di atas 20 persen dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). Dalam 28 hari, total kelebihan muatan mencapai 454.000 ton (rata-rata kelebihan 9,59 ton per kendaraan), yang menjadi beban ekstrem penyabab hancurnya infrastruktur. Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi T. Sipil Unika Soeggijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, temuan ini menunjukkan pelanggaran ODOL tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian insidental. "Angka fantastis tersebut menggambarkan besarnya beban tambahan yang merusak infrastruktur jalan," kata Djoko dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026). Efek Negatif Menurutnya, praktik ODOL membawa dampak buruk langsung pada lima aspek krusial, yakni : Keselamatan Terancam: Risiko kecelakaan fatal meningkat dan umur pakai komponen kendaraan memendek. Kerusakan Infrastruktur: Beban berlebih mempercepat keretakan dan kerusakan jalan serta jembatan. Biaya Membengkak: Anggaran pemeliharaan jalan nasional melonjak seiring tingginya biaya perawatan armada. Logistik Terhambat: Kemacetan akibat truk berbeban berat menurunkan efisiensi waktu tempuh dan daya saing pengiriman. Polusi Meningkat: Beban kerja mesin yang berlebih memicu kenaikan emisi gas buang. Integrasi Data Solusi utama memutus rantai masalah ini terletak pada integrasi data lintas kementerian/lembaga secara real-time, yang diantaranya melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Danantra, Kementerian Perindustrian serta, Kementerian Perdagangan. Masing-masing memiliki porsinya, contoh Kemenhub dan Kemendagri memantau data kelayakan kendaraan (BLUE/SIMPKB), izin usaha, dan Jembatan Timbang Otomatis (JTO). KemenPU dan BUJT soal data kondisi jalan serta Weigh In Motion (WIM) di jalan nasional dan tol. Kepolisian dan Kejaksaan terkait data registrasi STNK/BPKB, penindakan ETLE, hingga vonis perkara hukum. Kemenperin dan Kemendag soal data izin karoseri, kawasan industri/pertambangan, serta manifes distribusi barang, dan Danantara mengenai data kesesuaian armada penerima subsidi BBM dan diskon tarif logistik. Jasa Marga Truk ODOL "Mewujudkan Zero ODOL bukan sekadar mengejar target di atas kertas, melainkan wujud komitmen kolektif. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, ketegasan hukum tanpa kompromi, dan integrasi data nasional yang solid, negara akan terus kehilangan nyawa dan menanggung kerugian infrastruktur yang berkepanjangan," kata Djoko.