JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal hingga 2028 untuk memberikan waktu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum siap memenuhi ketentuan tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya tengah mencari formula terbaik agar kewajiban sertifikasi halal tetap berjalan tanpa membebani keberlangsungan usaha. “Kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat undang-undang yang telah terbit sejak 2014, bukan kebijakan yang baru muncul pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maman di Kantornya, Kamis (22/10/2026). Dia menjelaskan, penundaan dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan aspirasi pelaku UMKM dan data yang menunjukkan masih banyak usaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. “Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki masih banyak sekali Pelaku UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini,” ujar Maman. Selain persoalan kesiapan, Maman mengatakan, biaya yang harus ditanggung pelaku usaha juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam meninjau pelaksanaan kewajiban tersebut. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan kebijakan sertifikasi halal tidak mengganggu keberlanjutan usaha kecil yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya. “Nah ini semua dalam rangka untuk menjaga agar UMKM juga jangan sampai terbebani dengan beberapa kewajiban-kewajiban yang ada di perintah di undang-undang ini,” ujarnya. Maman mengungkapkan, hingga saat ini akumulasi sertifikasi halal yang diterbitkan untuk entitas usaha telah mencapai 4,4 juta sertifikat. Sementara itu, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal diperkirakan mencapai sekitar 16 juta produk. Meski demikian, dia menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. “Ini entitas usahanya 4,4 juta. Tapi kalau produknya itu kurang lebih sekitar 16 jutaan. Nah artinya maksud saya ini masih jauh sekali dari yang kita inikan,” kata dia. Untuk mencari solusi, Kementerian UMKM tengah membahas persoalan tersebut bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah asosiasi usaha, termasuk asosiasi usaha mikro dan kecil serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia menegaskan, pemerintah belum menetapkan mekanisme teknis lebih lanjut karena pembahasan masih berlangsung. Pemerintah masih mencari pola dan langkah yang dinilai paling tepat untuk memastikan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tidak memberatkan pelaku usaha.