SINGAPURA, KOMPAS.com - Kecenderungan berbagai negara mengamankan pasokan energi untuk kebutuhan domestik berpotensi menambah ketidakpastian bagi investasi dan perdagangan energi lintas negara di Asia Tenggara. Padahal, kerja sama regional dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan dan ketidakpastian pasokan global. Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng mengatakan, setiap negara memiliki kepentingan untuk memastikan ketersediaan energi bagi industri, perekonomian, dan masyarakatnya. “Penting bagi kita untuk mengakui bahwa bagi setiap negara, memastikan ketahanan energi merupakan prioritas utama,” ujar Tan dalam sesi tanya jawab yang membahas kerja sama energi regional. Meski demikian, ia menilai perdagangan energi lintas negara tidak seharusnya dipandang sebagai persaingan yang membuat keuntungan satu negara menjadi kerugian bagi negara lain. Menurut Tan, pengembangan proyek energi regional justru dapat menambah kapasitas pembangkitan dan pasokan energi, sekaligus menciptakan lapangan kerja serta pendapatan ekspor bagi negara yang menjadi pemasok. “Ini bukan semata-mata permainan zero-sum, ketika lebih banyak listrik untuk negara A berarti lebih sedikit listrik untuk negara B. Ini tentang bagaimana kita bekerja sama agar proyek-proyek dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak kapasitas pembangkitan serta energi bagi kedua negara,” kata dia. Salah satu tantangan utama kerja sama energi lintas negara adalah kepastian regulasi, terutama bagi proyek yang membutuhkan investasi besar dan waktu pengembalian modal panjang. Tan mencontohkan rencana impor listrik Singapura dari Indonesia. Pemerintah Singapura telah memberikan izin terhadap 6-7 proyek-proyek yang berbasis Indonesia untuk memasok listrik ke Singapura, yang sebagian besar berupa pembangkit listrik tenaga surya skala besar yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi. Namun, proyek-proyek tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perizinan, penentuan jalur kabel bawah laut, hingga kepastian penjualan listrik kepada konsumen. Tan menyoroti masa berlaku izin ekspor listrik Indonesia yang, menurut dia, saat ini dibatasi hingga lima tahun. Jangka waktu tersebut dinilai belum memberikan kepastian yang memadai bagi proyek yang membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk mengembalikan investasi.