JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, insentif untuk mobil hybrid sudah tersedia. Namun, produsen harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkannya, mulai dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga nilai investasi. "Misalkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) harus 60 persen, lalu ada persyaratan investasinya harus sekian triliun dan lain sebagainya, itu mesti dipenuhi," ucap dia di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Sarmuji, insentif nonfiskal menjadi salah satu fasilitas yang paling diharapkan industri. Bentuknya antara lain pembebasan aturan ganjil genap agar penggunaan mobil hybrid oleh masyarakat semakin meningkat. Meski demikian, penerapan ganjil genap saat ini masih terbatas di Jakarta. Kondisi tersebut membuat pasar mobil hybrid di daerah lain tetap terbuka, meski tanpa fasilitas pembebasan aturan tersebut. "Tapi sebenarnya kota-kota yang menerapkan ganjil-genap itu kan enggak terlalu banyak dan baru di Jakarta. Jadi di luar Jakarta, mereka pangsa pasarnya sangat terbuka dengan atau tanpa insentif ganjil-genap, karena ganjil-genap belum diterapkan di luar Jakarta," sambung Sarmuji. Sarmuji menilai, insentif nonfiskal untuk kendaraan rendah emisi tetap penting bagi pasar Jakarta. Fasilitas tersebut diharapkan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan yang lebih rendah emisi. Sebelumnya, Kemenperin mengusulkan pemberian insentif untuk kendaraan Range Extended Electric Vehicle (REEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang tengah dikembangkan di Indonesia. "Tentu ini membutuhkan insentif. Kalau mobil full baterai (BEV) selama ini kan sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi seperti bebas ganjil genap. Sementara yang Plug-in Hybrid dan REEV itu belum dirumuskan insentifnya," ucap Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji saat ditemui di kantornya, Rabu (21/10/2026). Sarmuji menilai, insentif bagi REEV dan PHEV penting karena kedua jenis kendaraan tersebut berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite. "Orang tidak lagi berpikir peralihan dari Pertamax ke Pertalite, karena pakai Pertamax pun lebih hemat karena ada campuran dengan elektrik," sambung Sarmuji. Kemenperin mengusulkan dua jenis insentif, yakni fiskal dan nonfiskal. Insentif nonfiskal mencakup pembebasan aturan ganjil genap di kota besar, penyediaan parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. Sementara itu, pembahasan insentif fiskal masih akan dilakukan Sarmuji bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).