Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji memastikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengawal kepastian pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan industri nasional. Sarmuji mengatakan, gas bumi terutama dibutuhkan industri di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini memiliki kebutuhan tinggi. “Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Menurut Sarmuji, gas bumi memiliki peran strategis bagi industri karena digunakan sebagai sumber energi sekaligus bahan baku produksi. Industri pupuk dan petrokimia, misalnya, menggunakan gas sebagai bahan baku utama. Sementara itu, industri keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan gas yang stabil dengan harga kompetitif. Karena itu, kepastian pasokan gas dinilai penting untuk menjaga operasional pabrik sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Data Kemenperin mencatat, realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa bagian barat baru mencapai sekitar 65,69 persen pada 2025. “Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja,” ujar Sarmuji. Ia mengatakan, pengutamaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri juga sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap dan peningkatan alokasi gas untuk kebutuhan domestik. Menurut Sarmuji, penguatan pasokan gas dalam negeri tidak dapat dilakukan secara instan. Kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi antara kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pihak terkait lainnya untuk memastikan kebutuhan industri terpenuhi. “Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran,” katanya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia. “Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10). Bahlil mengatakan, persoalan dengan negara lain semestinya dapat diselesaikan melalui pembicaraan dengan prinsip saling menghargai. Kebijakan untuk mengutamakan pasokan gas bagi kebutuhan domestik pun dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat industri nasional dan mendukung hilirisasi.