JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menyamakan pandangan dengan sejumlah kementerian terkait pemberian insentif untuk mobil hybrid. Pembahasan melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pemerintah masih perlu mempertemukan berbagai perspektif sebelum merumuskan kebijakan insentif tersebut. "Ya, itu masih mempertemukan perspektif itu. Ternyata banyak perspektif dari sektor-sektor yang lain yang harus kita akomodir," ungkap dia saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Sarmuji mengatakan, pembahasan tidak hanya melibatkan Kemenkeu. Kemenperin juga perlu menyamakan pandangan dengan kementerian lain mengenai pentingnya pemberian insentif untuk kendaraan hybrid. Menurut dia, Kemenperin tidak bisa menetapkan kebijakan tersebut secara sepihak karena pemberian insentif melibatkan sejumlah kementerian. Sebelumnya, Kemenperin mengusulkan insentif untuk kendaraan Range Extended Electric Vehicle (REEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang tengah dikembangkan di Indonesia. Sarmuji menilai, insentif untuk kedua jenis kendaraan tersebut penting karena berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite. Kemenperin mengusulkan dua jenis insentif, yakni fiskal dan nonfiskal. Insentif nonfiskal mencakup pembebasan aturan ganjil genap di kota-kota besar, penyediaan parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. Pembahasan insentif fiskal masih akan dilakukan bersama Kemenkeu.