Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendukung kebijakan pemerintah yang mengutamakan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membatasi ekspor gas ke negara tetangga. Namun, ia menekankan pentingnya kepastian pasokan dan harga gas bagi industri nasional. Dukungan itu disampaikan setelah pemerintah mulai mengurangi pasokan gas bumi ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari sejak 24 Oktober. Sebagian pasokan dialihkan untuk kebutuhan domestik, terutama kelistrikan di Batam, Bintan, dan Sumatra. Sarmuji mengatakan gas bumi berperan sebagai energi dan bahan baku industri. Industri pupuk dan petrokimia memakainya sebagai bahan baku, sementara keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan stabil dengan harga kompetitif. Kepastian pasokan dinilai penting untuk menjaga operasi pabrik, daya saing, dan lapangan kerja. Data Kementerian Perindustrian mencatat realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu di Jawa Bagian Barat sekitar 65,69 persen pada 2025. Sarmuji menyebut tambahan pasokan domestik dapat memperkuat daya saing, utilisasi pabrik, dan perlindungan lapangan kerja. Ia mengatakan pengutamaan gas domestik sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional, yang mengarahkan pengurangan ekspor bertahap dan peningkatan penyerapan dalam negeri, termasuk oleh industri. Kemenperin akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan pasokan serta harga bagi industri yang sudah beroperasi. SKK Migas menyebut pengalihan gas dilakukan melalui dua skema: 15 juta standar kaki kubik dari Natuna ke PLN Batam melalui pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam, serta pengurangan 16 juta standar kaki kubik per hari dari Sumatra ke Singapura melalui pipa TGI. Totalnya 31 juta standar kaki kubik per hari. Bahlil sebelumnya mengatakan pemerintah mempertimbangkan penghentian atau tidak memperpanjang kontrak ekspor demi ketahanan energi.