Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji merespons penerbitan fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik atau vape. Sarmuji menghargai keputusan tersebut karena ranah penetapan fatwa sepenuhnya berada di luar wewenang Kementerian Perindustrian. "Kita hargai saja kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian, kan kita enggak bisa campuri itu," ujarnya ketika ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Sarmuji memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan industri rokok elektrik terkait dampak dan kelangsungan bisnis vape ke depan. Namun, politikus Partai Golkar itu menegaskan kementeriannya tidak memiliki kapasitas untuk menganulir ketetapan tersebut. "Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal," ujar Sarmuji. Ketetapan mengenai fatwa haram dari MUI ini mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Dokumen itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026. "Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin, (9/11). Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan rokok elektrik menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun sosial. Fatwa tersebut menjelaskan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya. MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam vape. Zat tersebut dinilai memiliki sifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketetapan haram dalam fatwa tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna. MUI juga memasukkan aktivitas penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan yang diharamkan. Selain itu, ketentuan hukum dalam poin kedua dan ketiga fatwa secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan, produksi, maupun perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.