Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak memberlakukan moratorium perizinan ritel modern di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah tetap membuka peluang bagi pertumbuhan bisnis ritel dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang dan kegiatan usaha. Penegasan itu disampaikan Zulkifli saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung, Rabu (11/11). Kegiatan tersebut mengusung tema "Ritel Indonesia Maju - Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia". Menurut Zulkifli, sektor ritel memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai mata rantai ekonomi, mulai dari petani, nelayan, produsen, industri, hingga konsumen. Keberadaan ritel modern dinilai dapat memperluas akses pasar bagi produk dalam negeri. Karena itu, perusahaan ritel didorong tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga mengambil peran dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan pemasok, pendampingan usaha, peningkatan standar mutu, hingga perluasan jaringan pemasaran. Dengan begitu, produk lokal memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar ritel modern. Zulkifli juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi standar keamanan pangan, kualitas produk, kontinuitas pasokan, kemasan, pelabelan, hingga ketertelusuran. Di sisi lain, pemerintah mendorong kolaborasi antara ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Zulkifli menegaskan keberadaan koperasi tersebut bukan untuk menjadi pesaing ritel modern. "KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern," ujar Zulkifli. KDKMP justru diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung distribusi barang bersubsidi, komoditas strategis, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyaluran bantuan pemerintah. Selain menjalankan fungsi distribusi, koperasi desa juga diharapkan menjadi offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat. Peran ini dinilai dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Zulkifli pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, hingga pelaku ritel, untuk memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, kemajuan sektor ritel tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya jumlah gerai maupun meningkatnya transaksi. Lebih dari itu, pertumbuhan ritel juga harus memberikan dampak terhadap penguatan produsen lokal, perluasan pasar UMKM, keterjangkauan pangan, serta peningkatan daya saing produk Indonesia.