JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi program, efisiensi anggaran, dan ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam memastikan belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Menkeu Suahasil APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal. "Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat," kata Suahasil dalam Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/10). Suahasil meminta jajarannya meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil melalui pemanfaatan data, evaluasi program, dan efisiensi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Menurut dia, pengelolaan anggaran perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan negara benar-benar diterjemahkan menjadi layanan publik, pembangunan yang bermanfaat, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. "Anggaran tersebut harus menjadi layanan yang berfungsi, pembangunan yang bermanfaat, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat," kata Suahasil. Selain mendorong efektivitas belanja, Suahasil menegaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan masyarakat ketika menghadapi tekanan ekonomi. Di mana kenaikan harga, gangguan pekerjaan, hingga bencana menjadi sejumlah kondisi yang membutuhkan kehadiran negara melalui perlindungan sosial, subsidi, dan pelayanan dasar. Namun, Suahasil mengingatkan dukungan tersebut harus diberikan secara tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, APBN juga diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui belanja pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan fiskal bagi investasi, produksi, dan ekspor. Pembangunan infrastruktur, misalnya, diharapkan dapat memperluas akses sekaligus menurunkan biaya usaha. Sementara itu, belanja pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meski demikian, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus tetap diimbangi dengan disiplin fiskal. Suahasil menekankan pentingnya penguatan pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan secara berhati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal.