JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026). Suahasil tiba di kantor Kemendagri pada pukul 16.33 WIB dan menyelesaikan pertemuan pada pukul 18.20 WIB. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penanganan bencana di sejumlah daerah hingga persiapan anggaran tahun 2027. “Jadi ini salah satu komplet cara bekerja Kementerian Keuangan yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam kaitannya dengan penanganan bencana di berbagai macam daerah dan juga persiapan 2027,” kata Suahasil seusai pertemuan di Kemendagri, pada Selasa (27/10/2026). Salah satu pembahasan utama adalah perkembangan rencana induk penanganan bencana di wilayah Sumatera bagian utara, yang mencakup tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Suahasil menjelaskan, penanganan bencana tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Menkeu Suahasil mengatakan, program yang telah direncanakan dan dianggarkan pada 2026 harus diselesaikan sesuai rencana. Selain itu, pemerintah membahas kesinambungan anggaran untuk penanganan bencana pada 2027 hingga 2028. Ia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk pagu anggaran setiap kementerian dan lembaga. Karena itu Menkeu Suahasil mengakui, pemerintah perlu memastikan program penanganan bencana yang telah dimulai pada 2026 dapat dilanjutkan pada 2027 dan dituntaskan pada 2028. “Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai. Karena itu kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan, prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini,” ujar Suahasil. Selain penanganan bencana, Suahasil dan Tito membahas sinergi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung program pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suahasil mengatakan, anggaran pemerintah pusat perlu berjalan beriringan dengan program yang dilaksanakan pemerintah daerah agar intervensi negara dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah juga membahas penggunaan dana insentif daerah untuk mendorong pemerintah daerah mencapai indikator pembangunan yang lebih baik. Suahasil menyebutkan, dana insentif daerah yang dianggarkan dalam APBN 2027 sebesar Rp 1 triliun. Skema pemberian insentif tersebut akan dirancang berdasarkan indikator yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Menurut Suahasil, pemberian insentif tersebut bertujuan agar pemerintah daerah tidak hanya menerima transfer anggaran, tetapi juga terdorong mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.