Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) menyatakan komitmennya mendukung regulator dalam dialog dengan MSCI agar pasar modal Indonesia dapat bertahan di kelas emerging market. Sebelumnya, MSCI mengumumkan konsultasi usulan penurunan klasifikasi indeks MSCI Indonesia dari emerging market ke standalone market. Pelaku pasar dapat memberikan masukan mengenai proposal tersebut hingga 30 April 2027. Keputusan final mengenai status pasar saham Indonesia akan diumumkan MSCI pada atau sebelum 30 Juni 2027. Ketua Umum PAEI David Setyanto mengatakan pihaknya mendukung agenda reformasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organizations (SRO). Dalam waktu kurang dari satu tahun, reformasi mencakup keterbukaan kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi 39 kategori investor, transparansi ultimate beneficial owner, perluasan cakupan high shareholding concentration (HSC), kenaikan free float minimum menjadi 15%, penyempurnaan Watchlist Board, implementasi short selling, hingga publikasi haircut dan collateral. David mengatakan PAEI mencermati konsultasi MSCI hingga 30 April 2027 dan siap menyampaikan masukan secara konstruktif. Menurutnya, konsultasi itu menjadi ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan hasil reformasi. Ia menilai pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI) kini tidak hanya memantau volatilitas harga, tetapi juga pola transaksi dan price impact ratio agar indikasi perdagangan terkoordinasi dapat dideteksi lebih dini. Reformasi yang konsisten, katanya, dapat memulihkan kepercayaan pasar. PAEI mencatat pendapatan emiten sepanjang semester I/2026 tumbuh sekitar 15,9% secara tahunan dan laba bersih meningkat sekitar 16,3%. Sekitar 74% perusahaan tercatat membukukan laba. Valuasi pasar berada di kisaran 9,4 kali price-to-earnings per 9 Oktober 2026, sementara basis investor mencapai 31,1 juta SID. David mengatakan fundamental tersebut perlu ditopang transparansi, likuiditas, investability, dan penegakan hukum yang kredibel. Menurutnya, integritas pasar perlu dibedakan dari kualitas fundamental emiten. Masukan untuk regulator OJK pada Oktober 2026 mengumumkan sanksi administratif sekitar Rp2,1 triliun kepada pihak terkait DSSA, BREN, dan CUAN atas manipulasi perdagangan dan penjatahan saham IPO yang tidak transparan. OJK juga tengah mendalami indikasi awal pada 31 dari 61 saham HSC. PAEI mendorong publikasi berkala hasil penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dan Inggris, penguatan analisis keterkaitan antar-akun dan antar-broker berbasis SID dan UBO, transparansi penjatahan IPO, serta percepatan penegakan hukum dengan tetap menjaga due process. Untuk saham HSC, PAEI mengusulkan pengembangan menjadi investability adjustment factor berbasis aturan, menggunakan data aktual tradable float, konsentrasi kepemilikan, dan likuiditas; diterapkan bertahap serta disertai penyesuaian divisor. Zero weighting, kata David, dapat dipertimbangkan untuk kasus ekstrem dengan kriteria eksplisit. Per 13 Oktober 2026 terdapat 80 saham dalam daftar HSC. Pada September 2026, 63 saham HSC mewakili sekitar 28,8% kapitalisasi pasar, tetapi hanya sekitar 5% nilai transaksi. Saham HSC telah dikeluarkan dari indeks LQ45, IDX30, dan IDX80. David menilai tantangan saat ini adalah membuktikan implementasi aturan dan dampaknya. PAEI mendorong peta jalan pemulihan terbuka yang mencakup perhatian utama, rencana aksi, penanggung jawab, jadwal, serta indikator hasil terukur, termasuk tren konsentrasi kepemilikan, free float efektif, dan jumlah kasus yang dituntaskan. Peningkatan kualitas arus informasi, termasuk keterbukaan dalam bahasa Inggris, juga perlu menjadi bagian dari peta jalan tersebut.