JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengembalikan kewenangan perizinan galian C ke kabupaten/kota membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, pemerintah daerah perlu menyiapkan pengawasan agar pengelolaan pasir dan batu tidak berujung pada eksploitasi sumber daya alam maupun kerusakan lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan pelimpahan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak banjir dan longsor besar di Sumatera pada November 2025. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempercepat normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, pemerintah daerah nantinya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pasir dan batu (sirtu) hasil pengerukan. Material yang dibutuhkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tanggul, sedangkan sisanya bisa dijual untuk kebutuhan konstruksi. Hasil kerja sama tersebut diharapkan menjadi tambahan PAD. Namun, potensi tambahan PAD perlu diikuti tata kelola yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan pengerukan tidak melampaui kebutuhan normalisasi sungai, kerja sama dengan pihak ketiga berlangsung transparan, serta penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menilai, pengembalian kewenangan tersebut semestinya tidak hanya berlaku bagi daerah terdampak bencana. Menurut dia, momentum penanganan bencana dapat menjadi kesempatan untuk mengembalikan pengelolaan galian C kepada seluruh kabupaten/kota. "Jadi, kalau saran saya, ini mumpung ada momentum, kembalikan saja penanganan urusan, pengelolaan urusan pemerintahan di bidang galian C atau sirtu itu kepada kabupaten kota," kata Djohermansyah, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan, pengembalian kewenangan pengelolaan galian C ke kabupaten/kota sejalan dengan prinsip desentralisasi. Dia mengatakan, pembagian urusan pemerintahan semestinya mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan masing-masing tingkatan pemerintahan. Urusan yang membutuhkan teknologi tinggi, sumber daya manusia dengan keahlian khusus, serta pembiayaan besar dapat ditangani pemerintah pusat. Sementara itu, urusan yang relatif sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat semestinya dikelola pemerintah daerah. "Nah, kalau urusan cuman galian C itu sirtu itu, pasir dan batu, nah itu kan urusan yang ringanlah dalam segi pertambangan. Nah, itu masa juga dipegang oleh pusat atau dipegang oleh provinsi," ujar dia. Ia menilai, pemerintah kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk mengelola perizinan sirtu, termasuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Selain berpotensi menambah PAD, pemerintah daerah dinilai lebih mudah melakukan pengawasan karena lokasinya berdekatan dengan wilayah pertambangan maupun sungai. Menurut Djohermansyah, persoalan kedekatan wilayah tersebut berkaitan dengan prinsip eksternalitas dalam pembagian urusan pemerintahan. Artinya, kewenangan sebaiknya diberikan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak dari suatu urusan. "Siapa yang terdampak paling dekat dengan urusan. Nah, kalau pasir batu itu yang paling terdampak contohnya di Aceh itu, sungai-sungai pada tertutup sama pasir batu. Nah, itu kan yang terdampak langsung rakyat di sana, masyarakat di kabupaten," ujar dia. Kendati demikian, kedekatan pemerintah daerah dengan lokasi pengelolaan tidak otomatis menjamin perizinan berjalan baik. Djohermansyah mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tetap harus memiliki perangkat dan kemampuan untuk melakukan pembinaan serta pengawasan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman atau Armand mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan peningkatan PAD sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan tersebut. Menurut dia, pengelolaan sirtu, terutama jika melibatkan pihak ketiga, harus diawali dengan kajian teknis dan lingkungan. Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan pengerukan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan dampak baru bagi ekosistem sungai maupun masyarakat sekitar. "Pertama soal kajian teknis, lingkungan. Itu perlu betul-betul dilihat jangan sampai untuk demi mengejar PAD, dari hal-hal yang terkait dengan risiko terhadap lingkungan itu tidak diutamakan," ujar Armand, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2026). Armand menilai, pemerintah daerah juga harus memastikan kerja sama dengan pihak ketiga memiliki dasar kontrak yang jelas. Transparansi diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian manfaat maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan material hasil pengerukan. "Kemudian, yang kedua, itu juga soal karena tadi, misalnya itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tentu yang perlu kita lihat adalah soal transparansi dan juga kejelasan kontrak dengan pihak ketiga," kata dia. Selain aspek lingkungan dan kerja sama, Armand menyoroti pentingnya akuntabilitas penerimaan daerah. Potensi tambahan PAD dari pengelolaan sirtu harus disertai mekanisme pencatatan dan pemungutan yang transparan. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota memiliki platform digital yang dapat digunakan untuk memantau penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan lain yang berasal dari kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut Armand, sistem tersebut diperlukan agar aliran penerimaan dari kegiatan pengelolaan sirtu dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. "Karena itu memang kita harapkan pemerintah kabupaten/kota itu punya satu platform digital terkait dengan pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah, atau yang sifatnya non-pajak daerah retribusi daerah, termasuk tadi dari kerja sama dengan pihak ketiga," ujar dia. Di luar pengawasan internal pemerintah, Armand juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat. Pengawasan publik dinilai penting karena kegiatan pengerukan dan pengelolaan sumber daya alam berlangsung langsung di wilayah tempat masyarakat tinggal. Ia menilai, pemerintah daerah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses pengerukan hingga pengelolaan material dan penerimaan yang dihasilkan. "Dan yang terakhir adalah, kami selalu mendorong soal pengawasan publik. Dalam hal ini perlu juga dilihat bagaimana pengawasan publik terhadap apa pun yang menjadi program pemerintah daerah, terutama terkait dengan pengerukan sumber daya alam. Ini mesti perlu diperkuat," kata Armand.