KOMPAS.com - Bali dikenal memiliki karakter lanskap yang berbeda dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jika Jakarta atau Surabaya dipenuhi gedung-gedung bertingkat, bangunan di Pulau Dewata justru cenderung tidak menjulang tinggi. Pemandangan gedung pencakar langit yang mencapai puluhan lantai relatif sulit ditemukan di Bali. Hal ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan aturan yang membatasi ketinggian bangunan maksimal 15 meter dari permukaan tanah. Ketentuan tersebut kerap dikaitkan dengan tinggi pohon kelapa yang banyak tumbuh di Bali. Namun, pembatasan ini bukan sekadar kebiasaan atau kesepakatan tidak tertulis masyarakat setempat. Pemerintah daerah telah memasukkannya ke dalam regulasi tata ruang wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga karakter dan identitas Pulau Dewata. Aturan mengenai pembatasan ketinggian bangunan sebelumnya tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa pemanfaatan ruang udara di atas bumi untuk bangunan dibatasi dengan ketinggian maksimal 15 meter. Regulasi tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Meski aturan tata ruang mengalami pembaruan, ketentuan mengenai batas maksimal ketinggian bangunan tetap dipertahankan. Dalam Pasal 95 Perda Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa ketinggian bangunan paling tinggi adalah 15 meter dari permukaan tanah. "Ketinggian bangunan paling tinggi 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah," bunyi Pasal 95 Perda Nomor 2 Tahun 2023. Filosofi Tri Hita Karana Di balik pembatasan ketinggian bangunan tersebut, terdapat nilai-nilai budaya yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Salah satunya adalah filosofi Tri Hita Karana, sebuah kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan. Dirangkum dari laman Caraken Pemprov Bali, secara etimologis, Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sanskerta. Kata "Tri" berarti tiga, "Hita" berarti kebahagiaan, sedangkan "Karana" berarti penyebab. Dengan demikian, Tri Hita Karana dapat dimaknai sebagai tiga unsur atau penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan. Filosofi ini menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali dalam mewujudkan kedamaian, baik dalam hubungan spiritual, sosial, maupun lingkungan. Dalam ajaran Tri Hita Karana, terdapat tiga unsur utama yang saling berkaitan, yakni Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Parahyangan merupakan konsep yang mengatur hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Dalam kehidupan masyarakat Bali, unsur ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan keagamaan, persembahyangan, serta pemeliharaan tempat-tempat suci. Sementara itu, Pawongan berkaitan dengan hubungan harmonis antarmanusia. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kerukunan, saling menghormati, gotong royong, serta membangun kehidupan sosial yang damai di tengah masyarakat. Adapun Palemahan merupakan konsep yang mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Melalui unsur ini, masyarakat diajak untuk menjaga keseimbangan alam, melestarikan lingkungan, serta memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang seimbang. Keharmonisan Manusia dan Lingkungan Filosofi Tri Hita Karana juga berkaitan dengan pandangan masyarakat Bali mengenai tujuan kehidupan. Dalam ajaran Hindu, tujuan hidup dirumuskan melalui konsep Moksartham Jagadhitaya ca iti Dharma, yang bermakna mencapai kebahagiaan hidup di dunia sekaligus kebahagiaan abadi atau moksa. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia atau Jagad Hita, manusia perlu menjaga keharmonisan dengan tiga unsur kehidupan. Ketiganya dikenal sebagai Dewa Hita, yakni keharmonisan dengan Sang Pencipta melalui Parahyangan Jana Hita, yaitu keharmonisan antarmanusia melalui Pawongan serta Bhuta Hita, yakni keharmonisan dengan alam semesta melalui Palemahan. Dalam konteks pembangunan di Bali, nilai Palemahan menjadi salah satu prinsip penting karena menempatkan alam sebagai bagian yang harus dijaga keseimbangannya. Pembatasan ketinggian bangunan maksimal 15 meter dapat dipahami dalam konteks upaya mempertahankan karakter lanskap dan lingkungan Pulau Dewata. Dengan membatasi bangunan agar tidak menjulang terlalu tinggi, wajah Bali diharapkan tetap memiliki keselarasan dengan lingkungan alam dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.