JAKARTA, investor.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembahasan kenaikan upah 2027 rampung pada pekan terakhir November 2026. Pembahasan dilakukan bertahap, mulai dari Dewan Pengupahan Nasional hingga Dewan Pengupahan Daerah, sebelum besaran kenaikan diumumkan. Yassierli menyatakan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan mengacu pada mekanisme yang telah tersedia. Dengan demikian, pembahasan akan melibatkan lembaga pengupahan di tingkat nasional dan daerah. “Terkait UMP, kita sudah punya mekanismenya. Nanti dibahas di Dewan Pengupahan Nasional, dan nanti juga akan berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah,” ungkap Yassierli di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Menurut Yassierli, target November 2026 menjadi acuan waktu bagi pemerintah dalam menuntaskan pembahasan kebijakan pengupahan untuk tahun mendatang. “Akhir November itu nanti sudah selesai di level kitanya. Nanti detailnya,” beber Menaker. Namun, ia menegaskan pemerintah belum dapat memerinci besaran persentase kenaikan upah yang akan ditetapkan untuk 2027. Rincian kebijakan tersebut masih akan dibahas melalui mekanisme pengupahan yang berlaku. Pembahasan kenaikan upah minimum menjadi perhatian pekerja dan pengusaha karena berkaitan dengan pendapatan tenaga kerja serta perencanaan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, hasil pembahasan di tingkat nasional dan daerah akan menjadi bagian penting dalam penetapan upah minimum tahun depan.