JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, naskah Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan masih menjalani proses perundang-undangan di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sebelum dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Ia meminta masyarakat dan pihak-pihak terkait menunggu hingga proses perundang-undangan tersebut selesai. “Sedang dalam proses, ya. Sedang proses perundang-undangan insyaallah. Sedang di Setneg, tunggu aja,” ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada Selasa (6/10/2026). Dalam laporannya, Panitia Kerja menyebut RUU tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Aturan itu mencakup sejumlah hal, mulai dari hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, hingga pengupahan. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Yassierli sebelumnya menyebut sejumlah poin penting dalam undang-undang tersebut, di antaranya kesetaraan di tempat kerja, perlindungan pencari kerja, pemagangan, penempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta perlindungan pekerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK). Beleid itu juga menyatukan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. “Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).