JAKARTA. Dinamika politik menyusul kabar niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Friksi yang terjadi di tingkat elite politik tersebut belum berkaitan dengan perebutan penguasaan sumber ekonomi maupun perubahan kebijakan pemerintah. Analis Ekonomi Politik LAB45, Baginda Muda Bangsa mengatakan, friksi politik kali ini tidak berkaitan langsung dengan perebutan penguasaan sumber ekonomi. Karena itu, dampaknya terhadap perekonomian tidak serta-merta terjadi dan membutuhkan proses transmisi terlebih dahulu. “Friksi elite kali ini, menurut saya, pure friksi politik yang tidak berkaitan langsung dengan penguasaan sumber ekonomi. Kalaupun berdampak ke perekonomian, efeknya akan tidak langsung,” ujar Baginda kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Penilaian tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi ini. Menurut Baginda, friksi politik di tingkat elite baru berpotensi memengaruhi perekonomian apabila berkembang menjadi instabilitas sosial yang lebih luas, misalnya kerusuhan. Jika kondisi tersebut terjadi, ketidakpastian dapat meluas ke lingkungan bisnis dan memengaruhi pertimbangan investor dalam menjalankan kegiatan usahanya. “Dibutuhkan transmisi terlebih dahulu dari awalnya friksi politik menjadi instabilitas sosial yang lebih luas seperti kerusuhan. Hal ini akan menciptakan ‘uncertainty’ bagi bisnis dan investor,” katanya. Baginda menjelaskan, pelaku usaha dan investor lebih memperhitungkan perubahan kebijakan serta regulasi ekonomi dalam merespons dinamika politik. Kedua aspek tersebut berkaitan langsung dengan kepastian dan keberlangsungan kegiatan usaha maupun keputusan investasi. Ia menilai friksi elite yang berkembang belum menghasilkan perubahan kebijakan ataupun regulasi perekonomian. Dengan demikian, dinamika politik tersebut belum mengubah faktor kebijakan yang menjadi pertimbangan utama kelompok bisnis dan investor. “Friksi elite kali ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan dan regulasi perekonomian. Hal ini kan yang sebenarnya menjadi perhitungan kelompok bisnis dan investor,” jelasnya. Ia menambahkan, kondisi serupa juga berlaku bagi masyarakat secara lebih luas. Pergantian wakil presiden tidak serta-merta mengubah kebijakan ekonomi pemerintah sehingga dinamika tersebut tidak secara langsung memengaruhi arah kebijakan yang berdampak pada masyarakat. “Hal yang serupa juga untuk masyarakat yang lebih luas. Pergantian wapres tidak memiliki dampak pada kebijakan ekonomi pemerintah,” pungkas Baginda.