DI SETIAP tagihan hotel dan restoran ada satu baris yang jarang diperhatikan tamu, yakni pajak barang dan jasa tertentu. Baris itu bukan milik pengelola usaha. Undang-undang menyebutnya pajak yang dibayar konsumen akhir, dengan tarif paling tinggi sepuluh persen. Pengelola hanya menampungnya sampai disetor ke kas daerah. Karena dibayar tamu, pajak itu semestinya kembali ke tempat yang dikunjungi tamu. Pada 4 November 2026, di hadapan calon investor di Jakarta, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadikan baris itu tawaran utama. Investor Kawasan Wisata Terpadu di Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tanggamus dijanjikan pembebasan atau potongan 50 persen pajak hotel dan restoran, bahkan disebut berlaku selamanya. Tujuannya masuk akal. Perjalanan wisatawan domestik ke Lampung pada 2025 mencapai 27 juta, sedangkan Gubernur menyebut rata-rata lama tinggal wisatawan baru 1,31 hari. Yang perlu diuji adalah alatnya. Pajak hotel dan restoran adalah pajak kabupaten, bukan pajak provinsi. Kepala daerah memang boleh memberi insentif, tetapi yang berwenang adalah pemilik pajaknya, yakni bupati, lewat peraturan bupati yang diberitahukan kepada DPRD kabupaten dan sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten itu. Gubernur menyebut programnya sudah tertuang dalam perda dan pihaknya sudah sepakat. Apa pun isi perda itu, perda provinsi tidak dapat memotong pajak kabupaten. Potongan baru berlaku setelah tiga bupati menerbitkan peraturan masing-masing, dan penerimaan yang dilepas ditanggung APBD tiga kabupaten itu. Yang mengumumkan dan yang membayar adalah dua pihak berbeda. Pada Mei lalu, Gubernur yang sama mengeluhkan kecilnya pendapatan asli daerah dan menaksir potensi pajak hotel dan restoran dari aktivitas wisata Lampung bisa mencapai Rp 1,6 triliun. Kawasan wisata terpadu dirancang menjadi salah satu penyumbangnya kelak. Melepas separuhnya selamanya berarti menyerahkan basis penerimaan yang menjanjikan, sementara taksiran penerimaan yang akan dilepas tidak disertakan dalam penjelasan kepada publik. Bila harga kamar tidak berubah, selisih lima persen berpindah dari kas daerah ke margin pengelola. Insentif ini memang memperbaiki hitungan investor, tetapi dengan cara paling mahal.