**Bisnis.com**, JAKARTA — Mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) untuk tiga komoditas strategis akan berlaku penuh pada 1 Januari 2026. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan kesiapan tersebut, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa ketiga komoditas ekspor satu pintu saat ini masih diatur dalam regulasi lama, yakni batu bara diatur di Permendag 15/2026, kelapa sawit diatur di Permendag 16/2026, dan paduan besi diatur di Permendag 17/2026. "Ketiga Permendag ini akan dilakukan penyesuaian dan penetapan sebagai dasar implementasi untuk [ekspor satu pintu] mulai 1 Januari 2027," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Adapun, ekspor satu pintu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengamanatkan BUMN ekspor sebagai perantara tunggal, yaitu PT DSI. Airlangga menegaskan, DSI akan berperan sebagai perantara tunggal, di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir dengan buyer. Di sisi lain, DSI bertugas untuk melakukan kontrol dan memberikan persetujuan draft pemberitahuan ekspor barang (PEB), di mana PT DSI melakukan pengecekan dan analisa atas dokumen kontrak, draft PEB, dan dokumen transaksi lainnya. Detail mekanisme ekspor satu pintu melalui PT DSI nantinya akan diatur dalam penyesuaian PP 24/2026. "Perubahan pokok kebijakan baru ini akan dimasukkan dalam regulasi atau RPP perubahan PP 24/2026 yang saat ini sedang difinalisasi dan pertengahan November ini sudah bisa diselesaikan," kata Airlangga. Selain itu, dasar hukum yang akan disesuaikan lainnya adalah Permendag 16/2021 yang mengatur pemeriksaan melalui surveyor dan Permenkeu 155/2022 yang mengatur ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Secara umum, dalam mekanisme ekspor satu pintu nanti, DSI akan bertugas di fase sebelum transaksi dan sesudah proses kepabeanan (pre-clearance dan post-clearance). Sedangkan proses kepabeanan (customs clearance) tetap dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Indonesia National Single Window (INSW). "Perubahan ini diharapkan menjadi dasar implementasi per 1 Januari 2027 dan diharapkan piloting dimulai 15 Desember 2026," pungkasnya. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma'ruf mengatakan pihaknya telah mempersiapkan PT DSI untuk menjalankan mandat ekspor satu pintu dari sisi kelembagaan. Dia menjabarkan, BP BUMN sebagai pemilik 1% saham Seri A Dwiwarna PT DSI telah melakukan penguatan modal kepada PT DSI melalui penambahan modal dasar menjadi Rp4 triliun dan modal disetor menjadi Rp1 triliun. "Penguatan organisasi DSI juga dilakukan. PT DSI sudah menggelar RUPS untuk menunjuk pelaksana dewan direksi dan dewan komisaris profesional," ujar Aminuddin.