KOMPAS.com— Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima aspirasi pelaku UMKM yang masih kesulitan memenuhi persyaratan administrasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, perintah itu diberikan karena batas akhir pemenuhan kewajiban sertifikasi halal sebelumnya jatuh pada 18 Oktober 2026. “Pesan Pak Presiden kepada kami untuk menunda batasan, seharusnya batas terakhirnya tanggal 18 Oktober kemarin. Presiden memahami dan mengerti bahwa cukup banyak aspirasi dari UMKM,” kata Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026). Maman menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM belum memenuhi target pemerintah. Pada 2026, pemerintah menargetkan 1,35 juta sertifikat halal gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain target yang belum tercapai, sebagian pelaku UMKM masih kesulitan menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan. Pemerintah pun menilai penundaan diperlukan agar kewajiban tersebut tidak menambah beban usaha kecil. “Selain memang target tidak tercapai, sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Maka dari itu, ditunda sampai dua tahun atau sampai tahun 2028,” tutur Maman. Maman menegaskan, kewajiban sertifikasi halal bukan kebijakan yang baru diperkenalkan pada pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan batas waktu pemenuhan pada 18 Oktober 2026. “Maka dari itu, karena Pak Presiden juga melihat masih banyak UMKM yang memang belum bisa memenuhi, dalam rangka untuk meringankan beban UMKM, Pak Presiden memerintahkan untuk menundanya sampai tahun 2028,” ujarnya. Pemerintah selanjutnya akan mengkaji efektivitas penundaan tersebut sekaligus merumuskan mekanisme yang dapat mempertemukan kewajiban hukum dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. “Apa mekanisme jalan tengah itu? Mekanisme yang memang bisa mempertemukan dua sisi antara aspek perintah Undang-undang terkait kewajiban halal dengan melihat faktor kemampuan dari UMKM-nya,” ujarnya. “Jangan sampai malah menjadi beban bagi UMKM. Ini lagi kita kaji, mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa temukan formulasi yang terbaik,” ucap Maman menambahkan. Kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak jelas kehalalannya. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.