JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, kebijakan Indonesia mengurangi ekspor gas alam ke Singapura tidak perlu memicu konflik antara kedua negara. Luhut mengatakan, Indonesia tidak memiliki alasan untuk berkonflik dengan Singapura terkait kebijakan tersebut. Ia mengaku telah membicarakan persoalan itu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. “Enggak juga saya kira karena Pak Bahlil juga tadi saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan ini aja concernya. Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura kan enggak ada juga,” kata Luhut di kantor DEN, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Meski demikian, Luhut menekankan pentingnya Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam hubungan dengan negara lain. Pemerintah juga perlu melakukan introspeksi untuk memperbaiki berbagai hal di dalam negeri. “Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas dan kita sendiri juga ya, tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga ya dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus,” jelasnya. Luhut menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait persoalan tersebut. Ia berharap pandangan Prabowo sebagai salah satu kepala negara senior di ASEAN dapat didengar oleh negara-negara anggota kawasan. “Saya kira Presiden sudah memberikan arahan yang jelas ya, dan Presiden sebagai kepala negara yang cukup senior di ASEAN ini saya kira juga perlu didengar pendapatnya oleh teman-teman dari negara-negara ASEAN,” tuturnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, keputusan pemerintah mengurangi pasokan gas alam ke Singapura tidak melanggar ketentuan kontrak. Indonesia mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per day (BBTUD) mulai 24 Oktober 2026. Bahlil menjelaskan, pengurangan pasokan tersebut tidak melanggar kontrak karena pemerintah masih memenuhi batas minimum pasokan yang telah disepakati kedua negara. “Saya mau sampaikan bahwa di dalam kontrak yang ada, itu ada batas minimum yang harus disuplai. Dari apa yang terjadi ini, kita belum melewati batas minimum,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).