JAKARTA, investor.id – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa-Rabu, 20–21 Oktober 2026. Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyampaikan di tengah tekanan terhadap rupiah dan risiko arus keluar modal, BI diperkirakan tetap memprioritaskan stabilisasi, alih-alih mengerek suku bunga acuan. “Kami memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan BI-Rate di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur Oktober 2026 sambil terus memprioritaskan stabilisasi rupiah melalui intervensi valuta asing dan langkah-langkah lainnya,” ucap Riefky dalam Laporan Seri Analisis Makroekonomi Rapat Dewan Gubernur BI Oktober 2026 yang diterima pada Selasa (20/10/2026). Menurut Riefky, usulan reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI serta tekanan berkelanjutan terhadap rupiah meningkatkan risiko arus keluar modal. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat alasan bagi BI untuk menaikkan suku bunga apabila tekanan terhadap nilai tukar semakin intensif. Namun, keputusan untuk memperketat kebijakan moneter perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi keuangan, permintaan domestik, dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga memang dapat membantu meredam tekanan terhadap rupiah, tetapi juga berisiko membebani aktivitas ekonomi dalam negeri. Di luar kebijakan moneter, Riefky menilai penguatan pengelolaan pasokan pangan dan percepatan reformasi pasar modal diperlukan untuk mengatasi sumber kerentanan domestik. “Koordinasi yang konsisten antara otoritas moneter dan fiskal, didukung oleh implementasi kebijakan yang kredibel, akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor dalam beberapa bulan ke depan,” kata Riefky. LPEM FEB UI menilai tekanan eksternal dan risiko inflasi domestik semakin memperumit prospek makroekonomi Indonesia. Inflasi umum meningkat menjadi 3,28% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2026, mendekati batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia. Sementara itu, surplus perdagangan Indonesia menyempit menjadi US$3,55 miliar pada Agustus 2026. Dari sisi eksternal, kembali munculnya tekanan inflasi di Amerika Serikat juga memperumit prospek kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve atau The Fed. Pada saat yang sama, menyempitnya selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah Indonesia dan obligasi pemerintah AS (US Treasury) menambah tekanan terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah tercatat terdepresiasi sebesar 8,30% secara tahun berjalan (year to date/ytd) hingga pertengahan Oktober 2026. Di pasar keuangan domestik, investor asing masih mencatatkan pembelian obligasi pemerintah. Namun, arus keluar dana asing dari pasar saham semakin intensif menyusul usulan MSCI untuk mengubah klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market). Perkembangan tersebut turut memicu tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut Riefky, kondisi tersebut menempatkan BI pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Bank sentral perlu menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mempertimbangkan dampak kebijakan suku bunga terhadap permintaan domestik. “Perkembangan ini membuat Bank Indonesia dihadapkan pada prioritas kebijakan yang saling bertentangan karena pengetatan moneter lebih lanjut dapat membantu meredam tekanan nilai tukar, namun juga membebani permintaan domestik,” terang Riefky.