JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan besaran limit penjaminan polis asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp 500 juta telah dibahas dalam level high meeting. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan bahwa Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono terus melakukan komunikasi dengan LPS untuk mempersiapkan program penjaminan polis asuransi yang akan diterapkan pada 2027. “Iya, jadi itu kayaknya waktu itu Pak Ogi juga sudah sempat sampaikan di high level meeting, angka tersebut sudah pernah dibahas gitu ya, dan memang itu menjadi ancar-ancar, memang sekarang kan lagi terus dibahas gitu ya, tapi ancar-ancarnya Rp 500 juta,” kata Iwan kepada Kompas.com saat ditemui di Jakarta, Senin (19/10/2026). Iwan menjelaskan, OJK dan LPS telah membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan program penjaminan polis selama dua tahun terakhir. Saat ini, kedua lembaga tengah memfinalisasi petunjuk pelaksanaan (juklak) yang akan menjadi pedoman dalam penerapan program tersebut. “Juklak, nanti kan pengawasan itu akan beda-beda ya, jadi mengikuti perbankan, jadi di OJK sendiri kita lagi membuat peraturan baru untuk bisa mengakomodasi penerapan program penjaminan polis,” ujarnya. Iwan menjelaskan, mekanisme pengawasan dalam program penjaminan polis nantinya akan mengadopsi pendekatan yang diterapkan pada sektor perbankan. Jika saat ini OJK membagi pengawasan perusahaan asuransi ke dalam kategori normal, intensif, dan khusus, nantinya akan ada pengelompokan yang disesuaikan dengan kebutuhan program penjaminan polis. “Nanti di penjaminan polis itu ada, seperti bank, jadi asuransi dalam pengawasan normal, asuransi dalam penyehatan, asuransi dalam resolusi,” jelasnya. Menurut Iwan, perusahaan asuransi yang masuk kategori tidak sehat atau dalam proses penyehatan akan ditangani melalui mekanisme tertentu yang saat ini masih difinalisasi oleh OJK dan LPS. “Kategori tidak sehat, ya penyehatan gitu, itu nanti ada mekanismenya, sekarang ini kita sedang finalkan gitu ya,” tuturnya. Pengaturan tersebut juga akan memperjelas pembagian peran antara OJK dan LPS, mulai dari tahap pengawasan perusahaan asuransi hingga penanganan perusahaan yang memasuki tahap resolusi. Dengan demikian, nantinya akan diatur kapan OJK melakukan pengawasan, kapan OJK dan LPS melakukan pengawasan bersama, serta kapan LPS mengambil alih penanganan perusahaan asuransi. Iwan menambahkan, penyusunan peraturan tersebut dilakukan bersama LPS dan masih memerlukan sejumlah tahapan konsultasi, termasuk dengan DPR. Selain mekanisme pengawasan, skema resolusi perusahaan asuransi yang gagal juga menjadi bagian dari persiapan program penjaminan polis.