JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik perusahaan menahan ijazah pekerja kini memiliki batas hukum yang lebih tegas. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemberi kerja dilarang menjadikan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Namun, larangan tersebut masih perlu diperjelas. Terlebih, undang-undang masih memberikan pengecualian terhadap ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Di sisi lain, keberadaan sanksi hukum juga perlu diikuti mekanisme pengawasan yang efektif. Sebab, tanpa pengawasan dan penindakan yang berjalan konsisten, bukan tidak mungkin praktik penahanan ijazah masih berlangsung meskipun sudah dilarang undang-undang. Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus pakar ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, larangan perusahaan menahan ijazah merupakan upaya memastikan pekerja tetap memiliki kendali atas dokumen pribadinya. Menurut dia, perusahaan tidak boleh menjadikan ijazah sebagai syarat maupun jaminan agar seseorang dapat bekerja. "Jadi, enggak boleh sekadar, 'Eh, Anda kerja di sini, ijazah ditaruh sini', enggak boleh," ujar Timboel, saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/11/2026). Meski demikian, Timboel menilai, ketentuan pengecualian bagi pekerja yang mendapatkan pembiayaan pendidikan dari perusahaan perlu diatur secara hati-hati. Menurut dia, kesepakatan antara perusahaan dan pekerja harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut juga sebaiknya diketahui dan didaftarkan kepada pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan. Dengan begitu, ada kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk konsekuensi apabila pekerja tidak memenuhi kesepakatan setelah mendapatkan pembiayaan pendidikan. "Menurut saya, perjanjian itu nanti harus didaftarkan ke pemerintah, ke Dinas Tenaga Kerja. Untuk memberikan kepastian," kata dia. Timboel menilai, perusahaan sebenarnya tidak harus menahan ijazah untuk memastikan pekerja memenuhi kewajiban setelah mendapatkan beasiswa atau pembiayaan pendidikan. Apabila pekerja melanggar kesepakatan, perusahaan dapat menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban sesuai perjanjian yang telah disepakati. "Kalau dalam perjanjian itu jelas bahwa ada wanprestasi, maka si pengusaha bisa menggugat. Enggak usah pakai ijazah menurut saya," ucap Timboel. Ia memahami, sebagian perusahaan masih menganggap penahanan ijazah sebagai cara untuk memastikan pekerja tidak meninggalkan perusahaan sebelum masa ikatan kerja berakhir. Sebab, apabila hanya mengandalkan gugatan hukum, perusahaan harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun, menurut Timboel, alasan tersebut tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menahan dokumen pribadi pekerja. Timboel berpandangan, apabila pekerja mendapatkan beasiswa dengan konsekuensi harus bekerja dalam jangka waktu tertentu, kesepakatan tersebut dapat dicantumkan secara jelas dalam perjanjian. "Dia dapat prestasi dulu. Kontra prestasinya apa, kan begitu? Jadi, dia dapat prestasi, dapat sesuatu dari perusahaan, 'Oh, Anda saya sekolahkan, ya, beasiswa dengan ikatan, misalnya, N+1'," ujar Timboel. Dengan perjanjian tersebut, perusahaan dapat menuntut pertanggungjawaban apabila pekerja tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu, ia mengusulkan agar perusahaan tidak perlu memegang ijazah pekerja meskipun terdapat ikatan kerja setelah pembiayaan pendidikan. Dari sisi legislatif, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai, aturan turunan sangat diperlukan agar larangan penahanan ijazah tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Menurut Nurhadi, Pasal 78 UU Nomor 27 Tahun 2026 memang telah memberikan landasan hukum yang tegas. "Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b. menahan ijazah dan/ atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja," bunyi Pasal 78 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diunduh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Namun, pemerintah tetap perlu memperjelas implementasinya agar perusahaan tidak mencari celah untuk tetap menahan ijazah pekerja. "Kita tidak ingin larangan ini hanya menjadi norma hukum yang bagus di atas kertas, tetapi dalam praktiknya masih ada perusahaan yang menggunakan ijazah atau dokumen pribadi sebagai alat untuk mengikat dan membatasi kebebasan pekerja," kata Nurhadi, kepada Kompas.com, Senin. Ia mengatakan, aturan turunan setidaknya perlu mengatur mekanisme pengaduan, pengembalian dokumen, pengawasan, hingga penindakan terhadap perusahaan yang melanggar. Terkait pengecualian bagi pekerja yang mendapatkan pembiayaan pendidikan dari perusahaan, Nurhadi mengingatkan agar ketentuan tersebut tidak menjadi celah untuk kembali melakukan penahanan ijazah secara sewenang-wenang. Menurut dia, pembiayaan pendidikan oleh perusahaan memang dapat menjadi bentuk investasi untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta menghilangkan hak pekerja atas dokumen pribadinya. Karena itu, aturan turunan perlu memperjelas bentuk pembiayaan pendidikan yang dapat menjadi dasar pengecualian, kesepakatan para pihak, hingga jangka waktu ikatan kerja. "Jangan sampai klausul pembiayaan pendidikan justru dijadikan instrumen eksploitasi terhadap pekerja," kata Nurhadi. Ia juga menilai perlu ada pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian apabila pekerja mengundurkan diri sebelum masa ikatan kerja berakhir. Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki ruang untuk meminta pertanggungjawaban pekerja apabila terjadi pelanggaran perjanjian tanpa harus menggunakan ijazah sebagai alat untuk membatasi kebebasan pekerja. Senada, Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago berpandangan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah mengatur larangan sekaligus sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Terkait pengecualian bagi pekerja yang pendidikannya dibiayai perusahaan, Irma mengatakan, aturan turunan dapat mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut. Namun, penahanan ijazah hanya dapat berkaitan dengan dokumen pendidikan yang dibiayai perusahaan dan harus didasarkan pada perjanjian antara perusahaan dengan pekerja. "Peraturan turunan akan mengecualikan itu, tetapi yang ditahan tetap ijazah yang bersangkutan dibiayai saja dan untuk itu tentu perusahaan dan pekerja sudah ada perjanjian," kata Irma, kepada Kompas.com, Senin. Mengenai sanksi, Irma menegaskan ketentuan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Ia juga menyebut, mekanisme pengawasan dan jenis sanksi bagi perusahaan yang melanggar telah memiliki landasan hukum. Nurhadi merujuk Pasal 79 UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembatasan kegiatan usaha. Menurut Nurhadi, penerapan sanksi tersebut harus dilakukan secara konsisten agar perusahaan tidak menganggap larangan penahanan ijazah hanya sebagai ketentuan formal. Selain sanksi administratif, perusahaan juga tetap wajib mengembalikan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja. "Sanksi administratif tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mengembalikan dokumen tersebut," kata Nurhadi. Ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat pengawasan melalui pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, serta menjamin kerahasiaan identitas pekerja yang melaporkan pelanggaran. Selain itu, pendataan perusahaan yang terbukti melanggar dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan perusahaan dinilai perlu dilakukan. "Jangan sampai pekerja harus memilih antara mempertahankan pekerjaannya atau memperjuangkan haknya sendiri. Negara harus hadir untuk memastikan posisi pekerja terlindungi," ujar Nurhadi.