JAKARTA, KOMPAS.com - Membayar layanan digital kini semakin mudah. Hanya dengan beberapa kali menekan layar ponsel, konsumen bisa menikmati fitur premium aplikasi penyunting video, mendengarkan musik tanpa iklan, hingga menonton film dan serial. Namun, kemudahan tersebut juga membuat pengeluaran digital berpotensi terus berjalan tanpa disadari. Tagihan berulang bisa tetap dikenakan ketika konsumen lupa membatalkan langganan, tidak memahami perubahan tarif, atau kesulitan menemukan mekanisme penghentian layanan. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, perkembangan bisnis berlangganan digital merupakan bagian dari inovasi ekonomi digital yang memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan pilihan bagi masyarakat. Meski demikian, model bisnis tersebut harus dijalankan dengan prinsip transparansi, kepastian informasi, dan tanggung jawab agar tidak merugikan konsumen. “BPKN memandang perkembangan model bisnis berlangganan pada layanan digital sebagai bagian dari inovasi ekonomi digital yang dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan pilihan bagi konsumen dalam mengakses berbagai layanan,” kata Mufti dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (9/11/2026). Menurut dia, model bisnis berlangganan dapat memberikan manfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha sepanjang dijalankan secara bertanggung jawab. Namun, kemudahan berlangganan perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Sebelum mengambil keputusan, konsumen harus memperoleh informasi yang memadai mengenai harga, periode berlangganan, cakupan layanan, mekanisme pembayaran, perpanjangan otomatis, hingga ketentuan penghentian layanan. “Oleh karena itu, BPKN mendukung perkembangan model bisnis berlangganan yang inovatif dan berkelanjutan, dengan tetap memastikan bahwa konsumen memahami konsekuensi transaksi yang disetujuinya dan tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak transparan,” ujar Mufti. Dalam perspektif perlindungan konsumen, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b dan huruf c mengatur hak konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sementara itu, Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di balik kemudahan transaksi, BPKN melihat sejumlah potensi persoalan perlindungan konsumen dalam model bisnis berlangganan digital. Persoalan terutama muncul ketika informasi yang disampaikan tidak memadai atau mekanisme transaksi tidak memberikan kejelasan mengenai konsekuensi finansial yang akan timbul. Mufti menjelaskan, persoalan pertama berkaitan dengan transparansi harga. Konsumen perlu mengetahui besaran biaya yang harus dibayar, periode penagihan, komponen biaya yang relevan, serta kemungkinan adanya perubahan tarif. Informasi mengenai harga promosi atau harga awal juga harus disertai penjelasan mengenai tarif yang berlaku setelah masa promosi berakhir. Kedua, perubahan tarif dan ketentuan layanan. Persoalan dapat muncul apabila konsumen tidak memperoleh pemberitahuan yang memadai mengenai perubahan tarif atau perubahan diterapkan tanpa dasar kesepakatan yang jelas. Ketiga, perpanjangan otomatis. Skema ini berpotensi menimbulkan kerugian apabila konsumen tidak memahami bahwa masa berlangganan akan diperpanjang secara otomatis, tidak mengetahui kapan pembayaran berikutnya dilakukan, atau tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai cara menghentikan langganan sebelum periode berikutnya dimulai. Keempat, ketidakjelasan persetujuan dan mekanisme pembayaran. Konsumen perlu memahami tindakan yang menandai persetujuan berlangganan, waktu mulai berlakunya biaya, serta konsekuensi dari pilihan yang diambil. “BPKN melihat terdapat sejumlah potensi persoalan perlindungan konsumen dalam model bisnis berlangganan digital, terutama apabila informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak memadai atau mekanisme transaksi tidak memberikan kejelasan mengenai konsekuensi finansial yang akan timbul,” tutur Mufti. Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7, memberikan landasan mengenai hak konsumen atas informasi serta kewajiban pelaku usaha menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Selain itu, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur informasi minimum dalam penawaran elektronik, termasuk harga, persyaratan kesepakatan, serta mekanisme dan sistem pembayaran. Meski demikian, BPKN menekankan bahwa persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan praktik dan fakta pada masing-masing layanan. “Perpanjangan otomatis atau perubahan tarif tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum, tetapi dapat menjadi persoalan perlindungan konsumen apabila tidak didasarkan pada informasi dan kesepakatan yang memadai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar dia. Selain persoalan harga, BPKN menyoroti cara penyedia layanan menyampaikan informasi mengenai biaya berlangganan, masa percobaan gratis atau free trial, hingga mekanisme penghentian layanan. Mufti menilai penyedia layanan digital harus menyampaikan informasi berlangganan secara benar, jelas, transparan, dan mudah dipahami sebelum konsumen memberikan persetujuan. Informasi tersebut harus memungkinkan konsumen memahami manfaat, biaya, serta konsekuensi dari layanan yang dipilih. Artinya, informasi tidak cukup hanya dicantumkan dalam syarat dan ketentuan yang sulit ditemukan atau dipahami. Secara khusus, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan penyedia layanan. Pertama, mengenai biaya berlangganan. Penyedia layanan perlu menjelaskan harga yang berlaku, periode penagihan, waktu pembayaran, serta biaya lain yang relevan apabila ada. Apabila terdapat harga promosi atau tarif khusus untuk periode awal, konsumen perlu diberi penjelasan mengenai tarif yang berlaku setelah periode tersebut berakhir. Kedua, mengenai masa percobaan gratis. Penyedia layanan perlu menjelaskan jangka waktu free trial, kondisi yang menyebabkan layanan berubah menjadi berbayar, besaran biaya setelah masa percobaan berakhir, serta apakah perpanjangan dilakukan secara otomatis. Informasi tersebut harus disampaikan sebelum konsumen menyetujui penggunaan layanan. Ketiga, mengenai penghentian layanan. Konsumen perlu memperoleh petunjuk yang jelas mengenai cara membatalkan langganan, waktu efektif pembatalan, serta konsekuensinya terhadap akses layanan dan tagihan berikutnya. “Mekanisme tersebut sebaiknya mudah ditemukan dan tidak menimbulkan hambatan yang tidak wajar bagi konsumen,” kata Mufti. Landasan hukum mengenai kewajiban tersebut antara lain Pasal 7 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 39 dan Pasal 53 PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 39 mengatur informasi minimum dalam penawaran elektronik. Adapun Pasal 53 mengatur informasi yang harus dimuat dalam kontrak elektronik, termasuk nilai transaksi, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, serta prosedur pembatalan oleh para pihak. “Dengan demikian, BPKN mendorong agar persetujuan konsumen terhadap layanan berlangganan didasarkan pada informasi yang memadai dan dapat dipahami,” ucap dia. Konsumen, lanjut Mufti, harus dapat mengetahui kapan kewajiban pembayaran dimulai, berapa biaya yang harus dibayar, dan bagaimana menghentikan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPKN juga mengingatkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan ketika perusahaan mengubah harga atau ketentuan layanan yang sudah dibayar. Mufti mengatakan, perubahan harga maupun ketentuan layanan perlu dinilai dengan memperhatikan isi perjanjian, informasi yang telah disampaikan kepada konsumen, mekanisme perubahan yang disepakati, serta dampaknya terhadap hak konsumen.