SURABAYA, investor.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan dominasi investor domestik dalam kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi penopang utama ketahanan pasar keuangan Indonesia. Pergeseran struktur kepemilikan ini dinilai berhasil meredam volatilitas akibat ketidakpastian global sekaligus menekan ketergantungan nasional terhadap arus modal asing. Sekretaris KSSK Herman Saheruddin menyampaikan, pasar obligasi atau fixed income Indonesia sejauh ini mampu mempertahankan kinerja yang relatif stabil. Hal tersebut tercermin dari imbal hasil (yield) SBN yang terjaga di kisaran 7,5% hingga 7,6% dengan pergerakan kenaikan yang terbilang terkendali jika dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. "Pasar fixed income, terutama pasar obligasi, masih relatif baik. Beberapa indikatornya bisa kita lihat dari yield SBN yang saat ini masih berada di sekitar 7,6%," ujar Herman dalam taklimat media di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026). Ketahanan pasar obligasi domestik tidak terlepas dari transformasi mendasar pada peta kepemilikan SBN. Pasca-krisis keuangan global 2008, porsi asing di pasar SBN Indonesia sempat menyentuh angka sekitar 40%. Kondisi tersebut membuat pasar keuangan domestik rentan terhadap pembalikan modal asing (capital outflow) yang sewaktu-waktu dapat memicu lonjakan yield secara drastis. Saat ini, peta kepemilikan telah berbalik arah secara signifikan. Porsi kepemilikan investor asing menyusut hingga tersisa sekitar 14,8% per akhir 2024 (dari semula 19% pada periode transisi beberapa tahun sebelumnya), sementara porsi selebihnya kini dikuasai oleh investor domestik, mulai dari lembaga keuangan nasional hingga investor ritel perorangan. Kemudahan Akses Digital dan Penguatan SBN Ritel Pemerintah secara konsisten mendorong perluasan basis investor domestik melalui pengayaan instrumen SBN ritel yang makin mudah dijangkau. Pemanfaatan platform digital dan jaringan mitra distribusi perbankan memungkinkan masyarakat umum berinvestasi dalam pembiayaan negara dengan ambang batas yang sangat terjangkau. "Investor domestik sekarang sudah banyak yang memiliki SBN, bahkan investor ritel. Dengan minimal Rp 1 juta, masyarakat sudah bisa memiliki SBN," jelas Herman. Langkah pendalaman pasar (market deepening) ini dinilai efektif menciptakan basis pembiayaan nasional yang mandiri. Selain mengandalkan kekuatan dalam negeri, kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga masih terjaga. Hal ini dibuktikan oleh tetap tingginya minat pasar terhadap penerbitan obligasi valuta asing (global bonds) pemerintah di tengah tingginya dinamika pasar keuangan internasional. Di sisi lain, KSSK mencatat pasar saham masih dibayangi volatilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menjalankan langkah-langkah reformasi struktural, seperti peningkatan transparansi dan penegakan hukum demi menjaga integritas pasar modal serta menumbuhkan kembali kepercayaan investor. Herman menambahkan, penguatan pasar keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat. Edukasi mengenai profil risiko dan karakteristik instrumen, seperti perbedaan mendasar antara SBN yang berisiko relatif rendah dan saham yang lebih fluktuatif, krusial agar masyarakat dapat berinvestasi secara cerdas dan terlindungi. Pendalaman pasar keuangan (financial market deepening) melalui penguatan basis investor domestik merupakan strategi prioritas pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia pasca-krisis keuangan global 2008 dan pandemi Covid-19. Ketergantungan yang tinggi pada investor asing di masa lalu sering kali memicu fenomena sudden stop atau penarikan dana mendadak saat terjadi kejutan ekonomi global, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan beban imbal hasil pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui penerbitan SBN Ritel berfitur digital seperti ORI, SBR, Sukuk Ritel, dan Sukuk Tabungan, pemerintah tidak hanya berhasil melakukan diversifikasi sumber pembiayaan anggaran negara, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan kemandirian ekonomi nasional dari gejolak pasar eksternal.