Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kronologi pemeriksaan dugaan manipulasi perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) selama periode 2024–2026 serta dugaan pelanggaran penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN). Hal itu berujung pada pengenaan sanksi administratif dengan total denda Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap perdagangan saham DSSA selama periode 2024–2026 serta proses penawaran umum saham BREN dan CUAN. Hasan menjelaskan, pihak yang dikenai sanksi meliputi pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak yang melakukan penjatahan pasti, serta pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal. “Yang dimaksud dengan emiten adalah kegiatan penjatahan dan/atau perdagangan atas saham-saham tersebut. Sedangkan pihak yang dikenakan sanksi adalah pelaku perdagangan, penjamin emisi, pihak yang melakukan penjatahan pasti, dan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) dari emiten yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal,” ujar Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026). Kronologi pemeriksaan saham DSSA OJK memeriksa perdagangan saham DSSA atas dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal/Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPM/UUPPSK). Dalam proses pemeriksaan, OJK meminta data dan dokumen kepada anggota bursa terkait serta menelusuri aliran dana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham DSSA. OJK juga memanggil sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 pihak perorangan, dan 11 badan hukum asing yang diduga terlibat dalam pelanggaran perdagangan saham tersebut. Dari hasil pemeriksaan, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham Dian Swastika Sentosa yang dilakukan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa. Manipulasi tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan harga saham DSSA mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu, OJK menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan direksi perusahaan efek. Atas temuan tersebut, regulator membekukan izin orang perseorangan terhadap direksi perusahaan efek terkait. OJK kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,5 triliun kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam transaksi saham DSSA. Kronologi pemeriksaan penjatahan saham BREN dan CUAN OJK juga memeriksa proses penawaran umum saham BREN dan CUAN atas dugaan pelanggaran Pasal 107 UUPM/UUPPSK. Dalam pemeriksaan tersebut, OJK menemukan bahwa saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kedua emiten telah direncanakan sejak awal untuk diperuntukkan bagi sekelompok pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali. OJK meminta data dan dokumen kepada sejumlah anggota bursa, penjamin emisi efek, dan bank kustodian. Regulator juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang berkaitan dengan penawaran umum saham BREN dan CUAN. OJK memanggil sedikitnya lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta pihak yang terlibat dalam proses penjatahan pasti saham Barito Renewables Energy dan Petrindo Jaya Kreasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan tindakan yang menyesatkan dalam pemesanan saham BREN dan CUAN. Sejumlah pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah sangat besar dengan mengaburkan identitas mereka. Praktik tersebut menyebabkan kepemilikan saham BREN dan CUAN terkonsentrasi pada kelompok pihak tertentu sehingga jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas. Atas pelanggaran dalam proses penjatahan saham tersebut, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp500 miliar kepada pihak-pihak terkait BREN dan Rp100 miliar kepada pihak-pihak terkait CUAN. Selain menemukan manipulasi dalam perdagangan saham DSSA dan pelanggaran dalam pemesanan saham BREN serta CUAN, OJK mengungkapkan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari pelanggaran tersebut. Penegakan hukum Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penegakan hukum menjadi salah satu aspek dalam reformasi pasar modal yang dilakukan bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Self-Regulatory Organization (SRO). Dia menyebut OJK telah menjatuhkan sanksi kepada 835 pihak sejak Januari hingga pertengahan Oktober 2026, dengan total nilai sanksi lebih dari Rp390 miliar. “Penegakan hukum dan juga tentu pengenaan sanksi ini betul-betul menjadi salah satu aspek dalam reformasi percepatan integritas di pasar modal kita,” ujar Friderica. Friderica menambahkan reformasi pasar modal juga mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, perincian klasifikasi investor, dan peningkatan batas minimum saham publik atau free float. Dia menyatakan OJK memahami perhatian investor global terhadap aspek penegakan hukum, terutama terkait emiten yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC). Friderica menegaskan pengumuman sanksi terhadap tiga emiten tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang telah berlangsung, bukan respons spontan terhadap perkembangan terbaru terkait penyedia indeks global MSCI. Dia menambahkan MSCI secara resmi akan melakukan peninjauan pada November 2026. Sementara itu, OJK bersama BEI terus menjalankan reformasi pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.