JAKARTA, investor.id – Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian penting dari praktik bisnis yang bertanggung jawab dan agenda Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance—ESG). Bagi dunia usaha, komitmen ini perlu diwujudkan melalui tata kelola, pengelolaan risiko, serta perlindungan hak pekerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok. Forum Bisnis dan HAM Indonesia 2026, yang diselenggarakan pada 26–28 Oktober 2026 di JW Marriott Jakarta, menjadi wadah sosialisasi dan dialog mengenai rencana penerapan Uji Tuntas HAM wajib bagi perusahaan di Indonesia. Undangan forum mencakup 248 perwakilan perusahaan di Indonesia, serta LSM, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, dan para kepala kantor wilayah HAM di Indonesia. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mendapat undangan dari Kementerian HAM untuk hadir sebagai perwakilan sektor korporasi dan perusahaan pionir dengan sistem serta praktik penghormatan HAM yang baik. Undangan tersebut didasarkan, antara lain, pada skor 103 (Sangat Baik) dalam self-assessment melalui aplikasi PRISMA serta pelaksanaan Uji Tuntas HAM sebanyak tiga kesempatan sepanjang 2022–2026. Dalam pidato sambutannya, Menteri HAM RI Natalius Pigai secara khusus mengapresiasi BUMI sebagai perusahaan yang menunjukkan praktik penghormatan HAM yang baik dalam kegiatan bisnisnya. BUMI melaksanakan Human Rights Due Diligence (HRDD) pada 2022, kemudian melanjutkannya melalui pendekatan Closing the Gap pada 2023 untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kesenjangan terhadap standar HAM internasional. Hasil asesmen 2023 menunjukkan bahwa KPC dan Arutmin masing-masing mencapai lebih dari 80% pemenuhan standar United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Setelah pelaksanaan HRDD pada 2022, BUMI mencatat peningkatan sekitar 10% pada Bloomberg ESG Disclosure Score. Pada 2026, BUMI kembali melaksanakan Uji Tuntas HAM dan Lingkungan, dengan laporan yang direncanakan terbit pada akhir tahun. Dalam forum tersebut, BUMI juga mendapat kesempatan berbagi pengetahuan melalui booth yang menampilkan inisiatif dan pencapaian implementasi HAM di tingkat holding, unit usaha, hingga rantai pasok. Booth ini menjadi sarana diskusi antarpelaku usaha, dengan fokus pada pengalaman dan pencapaian kinerja HAM BUMI. Pada hari pertama penyelenggaraan forum, Menteri HAM RI Natalius Pigai dan Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengunjungi booth BUMI untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai program HAM yang dijalankan perusahaan. Melalui asesmen, tindak lanjut, dan berbagi pengalaman, BUMI menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan penghormatan HAM ke dalam kegiatan usaha. Konsistensi ini menjadi bagian dari upaya membangun bisnis yang bertanggung jawab dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.