Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan pemerintah menempatkan kebebasan berekspresi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurutnya, pemerintah mengedepankan tiga prinsip dalam penyusunan DIM tersebut. Selain menjaga kebebasan berekspresi, pemerintah ingin memastikan perlindungan anak dari konten berbahaya serta menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Terkait kebebasan berekspresi, Angga Raka menyebut pengaturan penyiaran akan menyasar kegiatan yang bersifat profesional, bukan aktivitas masyarakat dalam memproduksi dan menyebarkan konten melalui akun pribadi. “Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” kata Angga Raka dalam keterangan pada Selasa (10/11/2026). Dia menambahkan, pembaruan aturan penyiaran perlu mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku UMKM di ruang digital. Menurutnya, perubahan lanskap media juga menuntut kejelasan batas pengaturan. Masyarakat kini dapat memproduksi dan menyebarkan informasi melalui akun pribadi, sedangkan kegiatan penyiaran profesional memiliki karakteristik serta tanggung jawab yang berbeda. “Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” katanya. Angga Raka menjelaskan UU Penyiaran yang disahkan pada 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga produsen konten yang dapat menjangkau jutaan pengguna. “Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” katanya. Prinsip kedua dalam penyusunan DIM adalah perlindungan anak dari konten berbahaya. Pemerintah menilai terdapat ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital. Untuk itu, DIM memuat sejumlah perhatian terkait pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma. Langkah tersebut ditujukan agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak. “Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga Raka. Adapun prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Angga Raka menilai lembaga penyiaran televisi dan radio selama ini menjalankan sejumlah kewajiban, mulai dari pemenuhan standar isi siaran hingga ketentuan perpajakan dan ketenagakerjaan. Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang bagi pelaku industri. “Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” ungkapnya. Lebih lanjut, Angga Raka menyampaikan penyusunan DIM melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan materi pembahasan selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja. Menurutnya, kesepahaman pemerintah tersebut menjadi bekal untuk memasuki pembahasan legislasi bersama DPR. Namun, sejumlah substansi masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses tersebut. “Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR,” pungkasnya.