Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali 3.500 peserta yang akan terlibat dalam survei calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027. Peserta berasal dari 37 provinsi yang wilayahnya berpotensi menjadi lokasi program prioritas nasional tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pembangunan KNMP harus sesuai dengan kebutuhan nelayan. Penilaian calon lokasi pun perlu dilakukan dengan benar. “Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan. Maka dari itu, penilaiannya terhadap calon lokasi harus dilakukan dengan benar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10). Pemerintah menjalankan program KNMP untuk memperkuat kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Model pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi. Pada 2027, pembangunan KNMP direncanakan menyasar 1.000 titik di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan pembekalan berlangsung secara daring pada 27-29 Oktober 2026. Kegiatan itu melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta UPT pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT). Para peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, serta penggunaan perangkat survei digital. Mereka juga mendapat materi tentang fasilitasi kesiapan calon lokasi. Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026. Hasil kerja tersebut menjadi dasar rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027, dengan mengutamakan ketepatan pembangunan serta manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan. “Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif. Ia pun meminta tim survei menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan, pengolah, dan pedagang. Informasi itu menjadi dasar penentuan fasilitas dan layanan yang akan disiapkan. Fasilitas tersebut mencakup penanganan hasil tangkapan, pengolahan, serta akses pemasaran. Menurut Latif, manfaat program baru terwujud bila fasilitas digunakan dan dikelola dengan baik. “Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik. Dan itulah yang harus dicapai dari program ini,” tegasnya. Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi, menyampaikan penetapan calon lokasi KNMP. Dirinya juga menjabat Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027. Ia menyebut calon lokasi ditetapkan berdasarkan referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah. Selain itu, penetapan juga mempertimbangkan usulan pemerintah daerah sesuai kondisi wilayahnya. “Seluruh calon lokasi mengikuti pemeriksaan, survei, dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung,” terang Abdi. Lokasi prioritas selanjutnya mendapat fasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Tahapan itu dilakukan sebelum memasuki perencanaan teknis. Melalui proses tersebut, Satgas menargetkan 1.000 lokasi KNMP 2027 siap direkomendasikan untuk pembangunan. Abdi menegaskan bahwa usulan maupun kehadiran tim survei belum merupakan penetapan lokasi pembangunan. “Usulan maupun kehadiran tim survei belum merupakan penetapan lokasi pembangunan,” pungkasnya.