JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait kontrak dengan PT Rans Animasi Indonesia untuk publikasi program senilai Rp 14,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam website resmi KKP.go.id, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, mengatakan, sorotan publik terhadap kontrak kerja sama dengan perusahaan Raffi Ahmad menjadi bahan evaluasi ke depan. KKP menegaskan, publikasi dan komunikasi publik merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan untuk menyampaikan program, kebijakan, serta capaian kinerja agar diketahui masyarakat luas. Selama ini, KKP mengaku, melaksanakan strategi komunikasi secara multiplatform. "Tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi, hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, dalam website tersebut. Dalam memilih mitra publikasi, KKP selalu mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi dan indikator lain. Indikator itu di antaranya, jumlah followers, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Kerja sama publikasi ini diharapkan bisa membuat program nasional KKP diketahui masyarakat di seluruh Indonesia. KKP juga menegaskan, setiap kerja sama publikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kerja sama itu mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah konten kreator. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement berbeda, sehingga dapat saling melengkapi," sambung pernyataan itu. KKP mengaku, berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan berlaku. Untuk diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak PT RANS Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad. Salah satu dari dua kementerian itu adalah KKP, dengan total nilai mencapai Rp 14,7 Miliar sepanjang 2024 hingga 2026. ICW menyoroti sejumlah persoalan dari kerja sama publikasi ini, mulai dari konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat, serta potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden.