Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memperbolehkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas beroperasi sebelum izin alih fungsi lahan terbit dinilai berisiko memicu kerugian investasi dan ketidakpastian hukum. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum dan finansial bagi KKKS maupun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pasalnya, perusahaan tetap harus mengantongi izin resmi sebelum menjalankan kegiatan eksplorasi di wilayah yang membutuhkan persetujuan alih fungsi lahan. Moshe menegaskan, surat atau pedoman yang dikeluarkan SKK Migas tidak dapat menggantikan izin dari kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan persetujuan penggunaan lahan. "Kalau Aspermigas sangat tidak menganjurkan. Bayangkan kita kerja tanpa ada izin, walaupun itu SKK Migas memperbolehkan, mereka [SKK Migas] bukan regulator," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, fungsi SKK Migas merupakan badan pelaksana sekaligus pengawas kegiatan usaha hulu migas, bukan regulator yang memiliki kewenangan menerbitkan ketentuan perizinan. Adapun, pedoman tata kerja (PTK) maupun surat edaran yang diterbitkan lembaga tersebut hanya bersifat pedoman atau anjuran. Dia mengatakan, arahan SKK Migas agar KKKS dapat memulai pekerjaan sembari menunggu izin terbit tidak serta-merta menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Moshe mengingatkan risiko terbesar muncul apabila KKKS sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk kegiatan eksplorasi, tetapi izin alih fungsi lahan pada akhirnya tidak dapat diterbitkan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus menghentikan pekerjaan meskipun kegiatan operasional telah berjalan dan sejumlah biaya sudah dikeluarkan. Ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi KKKS. Dia menambahkan, selama izin belum diterbitkan, masih terdapat kemungkinan perubahan keputusan terkait penggunaan lahan. Artinya, meskipun proses administrasi sedang berjalan dan perusahaan memperkirakan izin akan terbit, belum ada jaminan kegiatan dapat dilanjutkan apabila persetujuan akhirnya tidak diberikan. Menurut Moshe, kondisi tersebut juga berpotensi memicu persoalan pertanggungjawaban antara KKKS dan SKK Migas, terutama apabila perusahaan mengharapkan penggantian biaya atas pekerjaan yang terlanjur dilakukan. Di sisi lain, Moshe menilai kebijakan memperbolehkan kegiatan berjalan sebelum izin resmi terbit justru dapat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mempercepat reformasi perizinan sektor migas. Pasalnya, kementerian atau lembaga yang berwenang menerbitkan izin berpotensi tidak lagi memiliki dorongan kuat untuk mempercepat proses administrasi apabila kegiatan eksplorasi sudah dapat berjalan tanpa menunggu persetujuan tersebut. "Kalau memang izinnya sudah pasti mau keluar, sebaiknya langsung dikeluarkan. Kenapa ditunda? Lebih baik percepat saja izinnya," tegasnya. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menyepakati percepatan perizinan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di wilayah kerja migas. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kesepakatan itu ditempuh guna mendukung peningkatan produksi migas nasional. Adapun, kesepakatan itu dilaksanakan di Kantor Kementan pada Senin (9/11/2026). "Melalui pertemuan ini diharapkan proses perizinan dapat dipercepat sehingga kegiatan eksplorasi dan produksi migas berjalan optimal sekaligus mendukung pencapaian target ketahanan energi nasional," ucap Yuliot melalui akun Instagram resminya @tanjungyuliot. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah untuk mempercepat kegiatan hulu migas tanpa harus menunggu seluruh proses administrasi perizinan selesai. "Menyepakati untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang terkait dengan perizinan pada Kementerian Pertanian dapat dilaksanakan paralel dengan pengurusan perizinan," tutur Djoko dalam keterangannya. Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, SKK Migas juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Melalui surat edaran itu, KKKS dapat langsung menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi migas sembari menunggu izin resmi diterbitkan.