RUTENG, KOMPAS.com – Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menghadapi penolakan sebagian warga. Di tengah perbedaan sikap tersebut, ada warga yang merasakan manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara sebagian lainnya tetap khawatir terhadap dampak proyek terhadap tanah dan hasil pertanian mereka. Di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, misalnya, Evodia Alut (43) mengolah temulawak menjadi produk yang dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Dari lahan seluas 50 x 30 meter di desa tersebut, ia menanam tanaman rimpang itu bersama warga lainnya. Saat disambangi Kompas.com pada Oktober 2026, Evodia sedang berada di sebuah bangunan permanen berbentuk persegi panjang di samping rumahnya. Ruangan tersebut dilengkapi meja kayu panjang, lemari, dan beberapa kursi. Bangunan itu dibangun menggunakan dana CSR PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara sebagai tempat pengolahan produk temulawak. Evodia mengatakan, selain dirinya, ada lima warga lain yang turut mengelola produk temulawak di tempat tersebut. Usaha itu telah berjalan selama tiga tahun dan dikerjakan di sela-sela rutinitas serta pekerjaan lain mereka di desa. "Biasanya kami jual ke Ruteng, ada juga pesanan dari luar dan tetangga sekitar. Saat produksi, dalam satu minggu bisa langsung habis," kata Evodia kepada Kompas.com. Selain bangunan, kelompok tersebut juga mendapat bantuan peralatan produksi, di antaranya gentong air, baskom, dan alat penggiling. Bantuan itu diperoleh setelah mereka mengajukan kebutuhan kepada PT PLN UIP Nusa Tenggara. Sebelum mengembangkan usaha temulawak, Evodia dan suaminya mengandalkan hasil pertanian, seperti cengkeh dan kopi, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kini, penjualan bubuk temulawak menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Penghasilan dari usaha tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu membiayai pendidikan anak-anaknya. Salah seorang anak Evodia bahkan telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. "Dulu yang kami tahu hanya cengkeh. Sekarang sudah tahu temulawak, sayur hortikultura, dan koperasi simpan pinjam kelompok. Dulu untuk kebutuhan ekonomi penghasilan kami tidak mencukupi. Sekarang ada tambahan sedikit dari temulawak. Uang bisa dibagi rata," kata ibu empat anak itu. Warga yang tetap menolak Berbeda dengan Evodia, Meri Teme (64), warga Desa Lungar, memilih menolak pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 dan 6. Ia juga tidak menerima bantuan CSR dari perusahaan. Saat ditemui di lahan milik Gereja Stasi Lungar, Meri tengah membersihkan area yang ditanami sawi, terong, dan wortel bersama sejumlah warga. Mereka diizinkan menggarap lahan tersebut untuk bercocok tanam. Meri mengatakan, penolakannya terhadap pengembangan PLTP Ulumbu sudah menjadi keputusan yang tidak bisa ditawar. Baginya, tanah warisan leluhur tidak dapat ditukar dengan apa pun. "Tanah ini adalah ibu kandung kami, rahim ibu. Kami hidup itu dari dalam tanah. Dengan mengolah tanah agar kami bisa hidup. Dengan menanam ubi, jagung, dan sayur-sayuran," ucapnya. Ia mengaku penolakan itu juga didasari penurunan produksi tanaman kopi dan cengkeh yang menurutnya terjadi sejak PLTP Ulumbu berdiri di dekat desa mereka. Meri mengatakan, sebelumnya warga bisa memanen kopi hingga satu ton setiap tahun. "Dulu cengkeh berbuah tiap tahun. Sekarang ini, sudah enam tahun cengkeh hanya berbuah sekali-sekali. Kopi bahkan nol. Untuk minum saja, kami beli di Ruteng," tambah Meri. Penolakan terhadap pengembangan PLTP Ulumbu juga disuarakan puluhan warga lain di Desa Lungar. Sikap tersebut terlihat dari sejumlah papan bertuliskan penolakan pembangunan PLTP dan geotermal yang ditancapkan di sisi jalan desa. Namun, salah satu tokoh adat Desa Lungar, Vinsensius Godat, memilih tidak menyatakan dukungan atau penolakan tanpa bukti dan dasar yang jelas. Secara pribadi, ia menilai listrik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. "Saya belum ada status dukung atau tolak. Saya dukung kalau ada nilai tambahnya. Saya tolak kalau risikonya terlalu tinggi," katanya. Vinsensius mengatakan, saat sosialisasi awal pengembangan PLTP Ulumbu pada 2017, tidak terlihat adanya penolakan dari warga. Saat itu, seluruh tokoh adat Poco Leok juga hadir. Menurut dia, pembangunan kemudian tertunda akibat pandemi Covid-19. Setelah itu, narasi penolakan mulai muncul dari sejumlah pihak. Penolakan tersebut terkadang memanas, termasuk ketika keluarganya diketahui menerima bantuan CSR. Vinsensius mengaku keluarganya telah empat kali mendapat teror dari pihak yang menolak proyek tersebut. "Ada yang datang teror, katanya menyangkut tanah ulayat. Saya jawab tanah ini saya beli dan bersertifikat, bukan tanah ulayat," tegasnya. Pengembangan PLTP Ulumbu tertahan Kepala Teknik Panas Bumi PLTP Ulumbu, Roya Ginting, mengatakan, saat mulai beroperasi pada 11 November 2011, PLTP Ulumbu dirancang memiliki empat unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 2,5 megawatt (MW) atau total 10 MW. Namun, kapasitas listrik yang dihasilkan saat ini baru berkisar 6,5-6,7 MW. Roya menuturkan, pengembangan Unit 5 ditargetkan menambah kapasitas sebesar 20 MW. Sementara itu, Unit 6 juga direncanakan memiliki kapasitas 20 MW. Secara keseluruhan, potensi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ulumbu tercatat mencapai 60 MW. Adapun potensi panas bumi di Flores mencapai 300 MW. "Sistem kelistrikan di Pulau Flores masih 85-86 persen fosil dengan mayoritas pembangkit diesel. Daya yang terpasang saat ini totalnya 137 MW dan beban puncak 106,3 MW," kata Roya. Roya mengatakan, pihaknya belum menemukan data riil yang membuktikan dampak lingkungan PLTP Ulumbu di kawasan Poco Leok. Saat ini, proyek pengembangan tersebut masih dalam proses kajian Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdal) berstandar internasional. "Kami belum bisa menemukan fakta asli sesuai data real, isu-isu yang disampaikan masyarakat selama ini. Baik itu isu lingkungan, produktivitas tanaman menurun, air permukaan surut, ISPA, bahkan penyakit kulit," kata Roya. Ia menjelaskan, pengembangan PLTP Ulumbu saat ini masih difokuskan pada pembangunan jalan utama sepanjang 7,2 kilometer dari Kampung Ponggeok hingga perbatasan Wewo-Mocok. Sementara itu, pembangunan Wellpad J untuk produksi dan Wellpad G untuk reinjeksi masih ditahan hingga kajian ESIA selesai dan hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat. "Ketika kami ajak berdialog, langsung jawaban mereka dua kata saja: pokoknya tolak," tutup Roya. Kelompok warga yang mendukung Di sisi lain, Tua Gendang Wewo, Hendri Kusam, menyebut seluruh warga anggota Gendang Wewo tidak menolak pengembangan PLTP Ulumbu. Saat ditemui Kompas.com, Hendri bercerita dengan senyum sumringah saat mengenang momen dirinya menekan tombol peresmian PLTP Ulumbu pada 11 November 2011. Ketika itu, ia masih menjabat sebagai Kepala Desa Wewo.