Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp 167 triliun hingga pertengahan Oktober 2026. Pakar ekonomi makro, analis kebijakan, dan akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Teguh Yudo Wicaksono menilai kerugian berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp 204 triliun apabila pola kebakaran pada sisa musim ini mengikuti kondisi pada 2015 dan 2019. Teguh mengatakan estimasi tersebut menggunakan data dan metode perhitungan berbasis studi Bank Dunia, bukan angka resmi kerugian yang diterbitkan pemerintah. Kerugian Rp 167 triliun setara sekitar 0,65 persen produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2026, sedangkan proyeksi Rp 204 triliun setara sekitar 0,79 persen PDB. Rentang estimasi hingga pertengahan Oktober berada pada Rp 136 triliun sampai Rp 234 triliun. Kajian itu menggunakan metode benefit transfer dengan mengacu pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat kebakaran 2015 oleh Bank Dunia. Nilai kerugian pada 2015 sebesar Rp 221,4 triliun dibagi luas lahan terbakar resmi sekitar 2,61 juta hektar, lalu disesuaikan dengan perubahan tingkat harga hingga 2026. Hasilnya sekitar Rp 119,7 juta per hektar. Nilai tersebut dikalikan dengan perkiraan luas kebakaran 2026 sekitar 1,39 juta hektar. Perkiraan luas itu disusun menggunakan data satelit emisi karbon dan luas terbakar, dengan membandingkan pola musim kebakaran 2026 terhadap 2015 dan 2019. Data luas terbakar resmi yang disebut dalam kajian baru mencapai 202.011 hektar hingga Juli 2026. Sektor pertanian diperkirakan menjadi salah satu penyumbang kerugian terbesar, sekitar Rp 50 triliun. Kerugian sektor kehutanan diperkirakan Rp 41 triliun, sementara kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon juga sekitar Rp 41 triliun. Perhitungan nilai karbon menggunakan asumsi harga 5 dollar AS per ton.