Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai kepercayaan (trust) menjadi persoalan mendasar yang harus segera dipulihkan untuk menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Menurutnya, gejolak pasar saham Indonesia yang sempat anjlok lebih dari 8% hingga menyentuh level 5.393 bukan sekadar persoalan teknis perdagangan, melainkan sinyal adanya persoalan transparansi, tata kelola, dan integritas pasar. Tekanan tersebut terjadi setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar tersendiri (standalone market). Aksi jual besar-besaran bahkan sempat memicu penghentian sementara perdagangan saham selama hampir dua menit. Didik mengatakan, untuk menjadi bagian dari ekosistem ekonomi modern, Indonesia harus menerapkan perilaku dan tata kelola yang sejalan dengan standar pasar global. Transparansi, orientasi pada mekanisme pasar, dan kepercayaan harus menjadi fondasi agar pasar modal dapat berkembang secara berkelanjutan. Dia menegaskan, reformasi regulasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penerbitan aturan formal. Pelaksanaan aturan tersebut di lapangan harus dapat dibuktikan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dan praktik yang sebenarnya. “Tidak boleh ada lagi aturan sudah dibuat tetapi fakta yang berjalan di lapangan berbeda sama sekali dengan aturan formalnya,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026). Menurut Didik, kesenjangan antara kelembagaan (institution) dan perilaku (behaviour) dapat menyebabkan sistem pasar berjalan tidak wajar. Kondisi tersebut pada akhirnya menggerus kepercayaan investor terhadap mekanisme perdagangan dan pembentukan harga saham. Dia menilai, kekhawatiran investor, terutama investor institusional, terhadap kelayakan investasi (investability) dan tata kelola pasar ekuitas Indonesia telah berkembang cukup lama. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mendistorsi harga dan mengganggu fungsi pasar. Didik menilai, ketika kekhawatiran tersebut tidak direspons secara memadai oleh otoritas, pengungkapan persoalan ke permukaan dapat memicu reaksi pasar yang tajam. Investor berpotensi menarik modal dari pasar yang dinilai tidak memiliki transparansi dan integritas memadai. Selain itu, struktur kepemilikan saham yang tidak transparan dan terkonsentrasi juga menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Menurut Didik, kondisi tersebut menyulitkan pelacakan kepemilikan secara jelas dan menunjukkan perlunya penguatan keterbukaan informasi di pasar modal. Dia mengakui otoritas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menjalankan reformasi kelembagaan melalui sejumlah ketentuan, antara lain terkait free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan kepada publik serta kewajiban pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan 1%. Namun, Didik menilai, reformasi formal tersebut perlu dibuktikan melalui perubahan nyata dalam aktivitas pasar sehari-hari. Regulasi harus menghasilkan perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, bukan berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Didik mengibaratkan pasar modal seperti kerang laut yang mampu mendeteksi kerusakan lingkungan sejak dini. Gejolak di pasar saham, menurutnya, dapat menjadi sinyal awal adanya persoalan yang lebih luas dalam sistem ekonomi dan politik. Karena itu, penurunan indeks saham tidak seharusnya dipandang hanya sebagai koreksi harga atau aksi jual sesaat. Peristiwa tersebut merupakan peringatan yang perlu ditanggapi secara serius melalui kebijakan dan langkah pembenahan yang konkret. “Persoalan utama yang dihadapi Indonesia bukan sekadar masalah teknis, free float saham rendah, dan aksi jual, tetapi merupakan indikasi keraguan investor internasional terhadap integritas pasar, otoritas ekonomi, dan pasar modal,” kata Didik. Dia memperingatkan, apabila persoalan kepercayaan tidak segera diselesaikan, biaya modal perusahaan berpotensi meningkat dan investor institusional dapat mengurangi eksposur investasinya di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku pasar saham, tetapi juga dapat melemahkan fungsi pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi dan industri nasional. Untuk memulihkan kredibilitas pasar, Didik mendorong otoritas keuangan dan pasar modal melakukan pembenahan internal serta memperkuat transparansi. OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perlu menyatukan data kepemilikan saham, mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan yang ekstrem, serta menelaah indikasi transaksi terkoordinasi. Selain itu, standar pengungkapan informasi harus dapat diuji dan disertai mekanisme pengawasan yang terukur. Penegakan aturan juga perlu menjamin perlindungan hak investor serta penerapan prosedur hukum yang adil. Didik menegaskan, harga saham yang terbentuk di pasar modern seharusnya mencerminkan mekanisme perdagangan yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, pemulihan kredibilitas pasar modal Indonesia perlu didukung evaluasi independen untuk menguji perbaikan likuiditas, keterbukaan kepemilikan, dan efektivitas pengawasan. "Kepercayaan investor internasional tidak dapat dipulihkan hanya melalui pernyataan atau penerbitan regulasi baru. Kepercayaan harus dibangun melalui bukti nyata bahwa pasar modal Indonesia dikelola secara transparan, adil, dan berintegritas," tutupnya. Tekanan terhadap pasar keuangan nasional memuncak setelah penyedia indeks global MSCI meluncurkan sesi konsultasi resmi terkait rencana reklasifikasi status pasar modal Indonesia. MSCI menyoroti isu transparansi struktur kepemilikan saham, likuiditas riil di pasar sekunder, serta efektivitas pengawasan transaksi saham sebagai pertimbangan mendasar dalam meninjau kembali status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Rencana kualifikasi ulang ini memicu gelombang kekhawatiran di kalangan pengelola dana institusional global. Status standalone market dinilai berpotensi menurunkan bobot alokasi investasi otomatis dari dana pensiun dan manajer investasi dunia yang mengacu pada indeks MSCI. Akibatnya, ketidakpastian tersebut langsung memicu aksi lepas portofolio atau sell-off secara signifikan di BEI, hingga sempat terjadi trading halt demi meredam volatilitas harga ekstrem.