Praktisi pasar modal Sanusi menilai penegakan hukum dalam kasus DSSA, BREN, dan CUAN tidak boleh berhenti pada sanksi administratif berupa denda Rp2,1 triliun. Denda tersebut telah dilaporkan dibayarkan dan disetorkan. Namun, menurut Sanusi, pembayaran denda tidak serta-merta menutup persoalan hukum, terutama setelah OJK menyatakan menemukan tindak pidana manipulasi pasar pada DSSA dan keuntungan tidak sah. Publik masih menunggu kejelasan apakah denda mencakup pengembalian keuntungan tidak sah atau merupakan proses terpisah, serta kabar pelimpahan berkas penyelidikan kepada penyidik. “Jika berhenti pada denda, kepercayaan tidak akan pulih,” ujarnya.