JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan resmi merilis sederet persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Syarat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Permenaker ini mulai diberlakukan, Rabu (28/10/2026). “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan Permenaker itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi pekerja jika ingin menerima BSU. Pertama, penerima BSU wajib merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Kedua, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026. Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/UMK. Yassierli bilang, gaji yang menjadi acuan adalah yang terakhir dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen gaji atau upah yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, batas gaji atau upah disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi pekerja atau buruh yang di wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas gaji/upah mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama. Permenaker ini juga menegaskan bahwa BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). BSU 2026 akan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 900.000.