JAKARTA, investor.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera merealisasikan pengadaan delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru untuk mengurangi kepadatan penumpang di wilayah Jabodetabek. Pemerintah menargetkan seluruh 35 rangkaian KRL baru yang telah disetujui pada 2023 dapat beroperasi paling lambat pada 2027. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, mengatakan bahwa KAI telah mendatangkan 11 rangkaian KRL baru dari China dan pengadaan 16 rangkaian melalui PT Industri Kereta Api (INKA). Dari pengadaan melalui INKA tersebut, tujuh rangkaian telah beroperasi, sedangkan sembilan lainnya masih dalam tahap produksi. Allan menjelaskan, KAI menargetkan dua dari sembilan rangkaian yang masih diproduksi INKA dapat mulai beroperasi pada 2026. Adapun tujuh rangkaian lainnya ditargetkan menyusul pada 2027. Dengan demikian, pengadaan delapan rangkaian tambahan masih diperlukan untuk memenuhi target 35 rangkaian KRL baru yang telah disepakati. “Kita membutuhkan delapan trainset ini segera melayani masyarakat,” ujar Allan saat ditemui di Jakarta, Senin malam (26/10/2026). Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi meminta KAI mempercepat pengadaan tersebut, baik melalui produksi dalam negeri maupun impor. Pemerintah menyerahkan keputusan mengenai produsen kepada KAI, sepanjang pengadaan tersebut memenuhi komitmen dan kebutuhan layanan. “Yang paling penting, komitmen menyelesaikan 35 yang sudah disetujui segera direalisasikan,” kata Dudy. Selain pengadaan 35 rangkaian baru, Kemenhub masih menunggu kejelasan rencana pengadaan dua rangkaian melalui skema retrofit atau peremajaan kereta. Allan mengatakan, KAI perlu memastikan apakah pengadaan tersebut tetap dilakukan melalui INKA dengan skema retrofit atau dialihkan menjadi pembelian kereta baru. Kemenhub juga menyebut adanya arahan Presiden untuk menambah pengadaan 30 rangkaian KRL baru di luar komitmen 35 rangkaian sebelumnya. Menurut Allan, penggunaan kereta berkapasitas lebih besar dapat menggantikan KRL lama yang memiliki rangkaian lebih pendek. Langkah tersebut diharapkan membantu mengurangi kepadatan penumpang, terutama pada jam sibuk. Sementara itu, terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang, Allan mengatakan Kemenhub masih mengevaluasi proposal yang diajukan KAI. Evaluasi tersebut mencakup spesifikasi teknis, tata letak kursi, hingga keberadaan toilet di dalam kereta. Kemenhub belum memberikan persetujuan final karena masih menunggu spesifikasi teknis yang diajukan KAI. “Kami masih menunggu spesifikasi teknis finalnya yang ingin dibawa ke Indonesia seperti apa,” ujar Allan. Allan menegaskan, Kemenhub tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kelayakan operasional dalam pengadaan maupun pengoperasian KRL. Kemenhub bersama KAI dan INKA juga mengevaluasi gangguan yang terjadi pada sejumlah KRL produksi dalam negeri. Sementara itu, operator wajib menghentikan sementara pengoperasian kereta yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kereta yang melayani masyarakat memenuhi ketentuan keselamatan operasional.