Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tertekan hingga jatuh ke bawah level 5.000 pada Senin (19/10/2026). Menanggapi kejatuhan pasar saham tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam tekanan dan berharap kondisi pasar segera membaik. Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan OJK telah mengambil sejumlah langkah untuk merespons gejolak pasar saham Indonesia. Namun, ia belum memerinci upaya yang telah dilakukan lembaganya. “Makasih ya, kita udah melakukan berbagai upaya semoga situasinya membaik,” kata Kiki saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Pada pembukaan perdagangan Senin, IHSG anjlok 4,31% atau kehilangan 223,23 poin ke level 4.961,87. Meski sempat mengalami perubahan pergerakan setelah pembukaan, indeks akhirnya ditutup melemah 3,64% ke level 4.996,61, kembali berada di bawah level psikologis 5.000. Tekanan tersebut melanjutkan kejatuhan IHSG pada perdagangan Jumat (16/10/2026), ketika indeks merosot 11,57% dan ditutup di level 5.185,10. Pelemahan tajam dalam dua sesi perdagangan itu mencerminkan tekanan besar yang masih membayangi pasar modal Indonesia. Kejatuhan IHSG terjadi di tengah kekhawatiran investor menyusul usulan MSCI untuk menyisihkan pasar saham Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market). Jika usulan tersebut diterapkan, Indonesia berisiko menghadapi penarikan dana investor asing yang menggunakan indeks MSCI sebagai salah satu acuan investasi global. Kondisi ini menjadi perhatian karena perubahan status indeks dapat memengaruhi keputusan alokasi investasi para pengelola dana internasional. MSCI menyoroti persoalan transparansi informasi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan yang dilakukan secara terkoordinasi. Kedua persoalan tersebut menjadi perhatian karena investor membutuhkan informasi kepemilikan saham yang jelas serta mekanisme perdagangan yang transparan dan wajar. Untuk menjawab kekhawatiran MSCI, OJK sebelumnya telah mengumumkan sejumlah langkah pembenahan. Dalam keterangan resmi pada Jumat (16/10/2026), OJK menyebut upaya perbaikan mencakup peningkatan keterbukaan data pemegang saham, penguatan pengawasan terhadap kepemilikan saham oleh pihak tertentu, serta rencana menaikkan batas minimum saham yang dimiliki masyarakat atau free float menjadi 15%. OJK juga menyatakan akan memperkuat pengawasan dan menindak pelanggaran di pasar modal. Selain itu, OJK terus berkomunikasi dengan MSCI dan investor global untuk menjelaskan berbagai perbaikan yang telah dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Meski pasar saham Indonesia mengalami tekanan berat, MSCI belum memutuskan perubahan status tersebut. Periode konsultasi masih berlangsung hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. Dengan demikian, OJK dan BEI masih memiliki waktu untuk membuktikan efektivitas langkah pembenahan sebelum MSCI menetapkan keputusan akhir mengenai status pasar saham Indonesia.