JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pelaku usaha ritel memperkuat rantai pasok perdagangan dan mempercepat transformasi digital untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Airlangga mengatakan, sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan produsen dengan konsumen, memperluas pasar produk dalam negeri, serta menjaga kelancaran distribusi barang. Menurut dia, penguatan rantai pasok diperlukan agar sektor perdagangan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,6 persen pada 2026 dan 6 persen pada 2027. "Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6 persen di 2026 dan 6 persen di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/11/2026). Airlangga menjelaskan, kondisi sektor ritel turut didukung tingkat keyakinan konsumen dan aktivitas perdagangan yang masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 119,9 atau berada di zona optimistis. Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 221,3. Dari sisi produksi, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0. Angka tersebut menjadi level tertinggi sejak Maret 2024. Selain transformasi digital dalam operasional usaha, Airlangga juga menyoroti perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pada semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Saat ini, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan pelaku UMKM. Menurut Airlangga, pemanfaatan pembayaran digital dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi di sektor perdagangan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas konsumsi tetap terpelihara. Pada kuartal IV-2026, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 300.000 per bulan diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Pemerintah juga menyiapkan insentif dan diskon tarif transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan anggaran Rp 883 miliar. Program tersebut menyasar sekitar 6,6 juta penumpang. Sementara itu, pada 2027, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan diperluas ke seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp 10 juta per bulan. Selain menjaga konsumsi, pemerintah memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit. Airlangga berharap dukungan pembiayaan tersebut dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran agar mampu masuk ke pasar ritel modern.