JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional berpotensi memengaruhi sentimen serta kepercayaan investor terhadap Indonesia. Namun, ia menilai dampak kasus tersebut lebih berkaitan dengan psikologis pasar daripada kondisi fundamental perekonomian nasional. Airlangga mengatakan, perkembangan kasus penyadapan dapat memengaruhi persepsi pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi. Karena itu, pemerintah akan tetap berfokus menjaga fundamental ekonomi agar ketidakpastian politik tidak mengganggu kepercayaan investor. “Ya tentu sangat disayangkan ya terhadap penyadapan, dan ini tentu akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental karena ekonomi kan juga faktor psikologis juga itu mempengaruhi. Yang penting kita jaga fundamental aja,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip pada Senin (9/11/2026). Airlangga juga menilai langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan tersebut merupakan respons positif untuk menjaga kepercayaan publik. Ketika ditanya mengenai upaya pemerintah meyakinkan investor, ia menekankan pentingnya penanganan hukum yang tegas. “Ya tentu Kapolri kan mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu ya, positiflah,” ujarnya. Sementara itu, ketika ditanya mengenai dugaan penyadapan yang juga menyasar kalangan dunia usaha, Airlangga tidak menjelaskan apakah ada pengusaha yang telah menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah. Ia hanya menyebut sasaran penyadapan dari kalangan bisnis merupakan pihak tertentu. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah kelompok, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. Di tengah pengusutan perkara tersebut, beredar dokumen di media sosial yang memuat 43 nama tokoh nasional yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Beberapa nama yang tercantum antara lain Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Potensi dampak kasus penyadapan terhadap kepercayaan investor juga menjadi perhatian Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz. Dalam Focus Group Discussion (FGD) Bank Indonesia di Sabang, Aceh, Kamis (5/11/2026), Faiz mengingatkan bahwa ketidakpastian politik dapat meningkatkan risiko investasi apabila penanganan kasus tidak dilakukan secara transparan. Menurut dia, keterbukaan proses hukum diperlukan agar investor memperoleh kepastian mengenai perkembangan perkara tersebut. “Bagaimana kita memperkecil ketidakpastian tersebut? Pertama, berarti transparansi proses hukumnya harus ditingkatkan, harus dijaga supaya investor juga bisa memantau,” tegas Faiz. Faiz menjelaskan, ketidakpastian politik dapat meningkatkan premi risiko atau risk premium, yakni tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko ketika menanamkan modal. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar pula imbal hasil yang berpotensi diminta investor. Kondisi tersebut dapat mengurangi daya tarik aset keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. “Jadi yang namanya uncertainty di politik itu pasti ada cost-nya, yaitu risk premium. Kalau misalnya uncertainty itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi,” jelasnya. Meski demikian, Faiz mengatakan pasar keuangan Indonesia dalam dua hari menjelang pernyataannya masih menunjukkan pergerakan yang relatif membaik. Kondisi tersebut terutama didukung oleh sentimen global, termasuk penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) dan potensi meredanya harga minyak dunia. Faiz menilai masih terlalu dini untuk memastikan besarnya dampak kasus penyadapan terhadap perekonomian nasional. Sebab, pergerakan pasar keuangan masih dapat berubah apabila ketidakpastian politik dalam negeri meningkat dan memengaruhi keputusan investasi.