Temuan tersebut menunjukkan dampak ekonomi karhutla meluas ke berbagai wilayah, termasuk kawasan di luar daerah yang selama ini identik dengan kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya mencakup sektor perdagangan, pertanian, hingga usaha akomodasi serta makanan dan minuman yang mengalami gangguan produksi maupun aktivitas usaha. “Menggunakan pendekatan yang dikembangkan Kiely dkk (2021) dalam jurnal Nature Communications, dikombinasikan dengan data historis World Bank untuk krisis 2015 dan 2019, kami mengestimasi total kerugian ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp 29,54 triliun, atau setara 0,23 persen dari PDB nasional,” ujar Huda. Selain Kalimantan Barat dan Papua Barat, Nusa Tenggara Timur juga menghadapi dampak ekonomi yang cukup besar. CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi di provinsi tersebut mencapai Rp 2,8 triliun. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak karhutla tidak hanya terkonsentrasi di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga menjangkau wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui sistem SIPONGI, luas areal terbakar secara nasional pada Januari–Agustus 2026 mencapai sekitar 202.010,96 hektar. Kalimantan Barat mencatat luas terbakar terbesar, yakni 38.310,86 hektar, disusul Papua Selatan sebesar 25.838,53 hektar. Data tersebut memperlihatkan besarnya sebaran kebakaran, meskipun luas lahan terbakar tidak selalu berbanding lurus dengan nilai kerugian ekonomi di setiap daerah. CELIOS memperkirakan sekitar Rp 269,86 miliar potensi penerimaan pajak bersih daerah hilang akibat karhutla pada 2026. Jawa Timur mencatat estimasi kehilangan terbesar, mencapai Rp 93,8 miliar, disusul Kalimantan Barat sebesar Rp 28,9 miliar. “Ini menunjukkan dampak fiskal karhutla tidak berhenti di provinsi yang terbakar saja, tetapi merambat ke provinsi lain lewat keterkaitan sektor turunan seperti industri olahan kayu, pulp and paper, dan furnitur,” ujar Huda. “Total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari–Agustus 2026 berpotensi mencapai Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun. Batas atas estimasi itu setara dengan 49,1 persen proyeksi produk domestik regional bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada 2026,” tegas Huda.