JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Don Ritto Law Firm, Rustandi, menyebutkan bahwa kantor hukum tempat bekerjanya itu tidak pernah melaporkan transaksi keuangannya ke kantor pajak sejak awal berdiri, hingga bergulirnya kasus korupsi yang menjerat Don Ritto, pemilik kantor tersebut. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korups Jakarta pada Rabu (11/11/2026) hari ini, jaksa mengonfirmasi keterangan Rustandi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait pelaporan transaksi keuangan kantor hukum tersebut. "Bahwa untuk kantor hukum DR Law Firm, transaksi keuangannya dari awal didirikan sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke kantor pajak. Sedangkan untuk AVR Law Office, sudah dilaporkan transaksi keuangannya ke kantor pajak sejak tahun 2024," kata jaksa membacakan BAP Rustandi. Jaksa kemudian memastikan apakah keterangan tersebut benar. "Betul," jawab Rustandi. Rustandi lalu menjelaskan, pelaporan transaksi keuangan DR Law Firm baru dibereskan setelah dirinya menjalani pemeriksaan pada 30 Juli 2026. "Yang lalu kemudian yang DR itu ya, setelah seingat saya, saya di BAP itu 30 Juli 2026 ya. Setelah itu baru kita beresin," ujar Rustandi. Jaksa kembali memastikan apakah pelaporan DR Law Firm baru dilakukan setelah perkara tersebut bergulir. "Sejak ada perkara ini?" tanya jaksa. "Iya, sejak perkara ini," jawab Rustandi. Perkara terkait dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin bergulir. Dalam perkara ini, Febrie didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang perdana, Rabu (7/10/2026). Jaksa menyebut penerimaan uang berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026, saat Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus. "Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," ujar jaksa. Salah satu penerimaan yang diuraikan dalam dakwaan adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang tersebut disebut diserahkan kepada Febrie melalui Ferry dan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses. Penerimaan tersebut diduga dilakukan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi. Jaksa juga menyebut Febrie menerima uang Rp 20,6 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada Tria Bellitonito Aturbumi. Penerimaan lainnya berupa uang Rp 60 miliar beserta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa dan Heri Janto selaku direktur utama perusahaan tersebut. Penerimaan itu diduga dilakukan bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry. Adapun penerimaan lainnya disebut mencapai Rp 203,4 miliar dari sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie. Jaksa menduga uang dan aset tersebut kemudian disamarkan melalui penempatan pada sejumlah rekening, penyertaan modal di perusahaan afiliasi, hingga pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas. Sebagian uang juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing. Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.