Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berharap wilayahnya dapat menjadi salah satu lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang tengah dikaji pemerintah pusat. Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat Triadi Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, rencana pembangunan PLTN di wilayah Bangka berpotensi lebih dahulu terealisasi dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Meski demikian, rencana pembangunan PLTN di Bangka disebut menghadapi penolakan masyarakat yang cukup kuat. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi Kalbar untuk kembali mendorong realisasi proyek pembangkit nuklir di wilayahnya. "Memang yang saya dengar ini kita masih punya harapan. Kemungkinan progres kita ini kalah dengan Bangka, tetapi ternyata penolakan dari masyarakatnya keras. Makanya di Kalbar ini mulai diintensifkan lagi," ujar Triadi dalam Focus Group Discussion: Masa Depan Pemanfaatan PLTN Untuk Daerah yang dipantau secara daring, Selasa (10/11/2026). Triadi mengatakan, harapan Kalbar menjadi lokasi pembangunan PLTN juga didukung oleh masuknya rencana pembangkit nuklir tersebut dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kalbar. Pemerintah daerah telah melakukan pembaruan dokumen RUED pada 2025 dengan mengakomodasi rencana pengembangan energi nuklir tersebut. Meski demikian, Triadi menegaskan realisasi pembangunan PLTN masih sangat bergantung pada penyelesaian tahapan persiapan di tingkat pemerintah pusat. Pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti perkembangan proses yang dilakukan pemerintah pusat sebelum masuk ke tahapan pembangunan. Dia menyebutkan berdasarkan rencana sebelumnya, pembangunan PLTN diperkirakan berlangsung pada rentang 2030–2035, dengan kemungkinan realisasi sekitar 2032. Sementara itu, tahapan persiapan administrasi dan proses lainnya diperkirakan berlangsung hingga 2029. Namun, dia mengakui perkembangan rencana tersebut telah mengalami kemunduran dari jadwal sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap adanya dorongan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi proyek PLTN di Kalbar. Menurutnya, kehadiran PLTN menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan energi Kalbar, mengingat pasokan listrik daerah tersebut masih didominasi oleh pembangkit berbasis energi fosil. Triadi memaparkan bahwa sekitar 45% pasokan listrik Kalimantan Barat berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Sementara itu, kontribusi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak (BBM) mencapai sekitar 42%. Adapun, pasokan listrik dari impor dari Malaysia melalui Sarawak Electricity Supply Corporation (SESCO) tercatat sekitar 11%. Namun, pasokan yang diperoleh melalui skema kontrak tersebut diperkirakan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah berharap pengembangan sumber energi alternatif, termasuk nuklir, dapat memperbaiki struktur bauran energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.